Orde Lama dan Orde Baru

Pengertian Orde Lama

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi. Orde lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Predisen Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno:

Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut Penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa orde lama:

Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa pemerintahan pada tahun 1950-1959 disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan sebagai berikut:

Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

Presiden berhak membubarkan DPR.

Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

·         Pembentukan MPRS dan DPAS

·         Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

·         Pembubaran Konstituante

Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin yaitu:

Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)

Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan

MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955

Presiden menyatakan perang dengan Malasya

Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB

Hak Budget tidak jalan

Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan terjadinya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Adapun dampak dari peristiwa G 30 S adalah :

Demostrasi menentang PKI

Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD

Keadaan ekonomi yang buruk

Kabinet seratus menteri

Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)

Tritura adalah singkatan dari tri tunturan rakyat atau tiga tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965. Tuntutan ini ditujukan kepada Pemerintah. Isi TRITURA yaitu:

Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.

Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.

Penurunan harga barang-barang.

Runtuhnya Kekuasaan Orde Lama

Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto dalam upaya menjalankan Supersemar :

Membentuk Kabinet Ampera

Membersihkan MPRS dan DPRGR dari golongan-golanga PKI

Pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya

Penangkapan 15 orang Menteri kabinet dwikora yang dicurigai terlibat dalam golonga PKI

Kebijakan tersebut dianggap rakyat dapat memenuhi TRITURA ( Tiga Tuntunan Rakyart ) dan menjadi stabilitas negara. Pada pembentukan kabinet ampera, Soekarno ditempatkan sebagai pemimpin namun untuk pelaksanaan kebijakan dipegang oleh Jend. Soeharto selaku Presidium Kabinet.

Dari hal inilah terjadi dualism kepemimpinan yang tidak menguntungkan untuk negara, karena stabilitas negara pada saat itu belum normal sepenuhnya.

Dimasa itu Soekarno masih memiliki pengaruh politik namun perlahan kekuatannya tidak lagi kuat. Kalangan militer mulai merasa kebijakan-kebijakan yang diambil Soekarno lebih berpihak pada komunisme. Dan kecurigaan bertambah saat mulai mengalirnya bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok.

Maka dari itu untuk mengatasi konflik yang semakin hari semakin berkembang, pada tanggal 22 Februari 1967 Soekarno pun menyerahkan kekuasaannya pada Soeharto sesuai dengan ketetapan  MPRS No.XV/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa penerima Supersemar berhak mengambil atau memegang jabatan presiden saat presiden berhalangan.

Tepatnya pada tanggal 7-12 Maret 1967 diadakannya sidang MPRS yang akhirnya Soeharto secara resmi dilantik sebagai presiden oleh MPR.

ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru (ORBA)  dimulai sejak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soekarno.

Pengertian orde baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/ PKI).

Menurut sejarahnya, pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan  telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal lahirnya orde baru adalah ketika presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Suharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Latar Belakang Orde Baru

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965 beberapa Jendral TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut yang sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia.

Peristiwa pembunuhan para Jendral TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat dan TNI kemudian melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia.

Pada masa itu, kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehinga keamanan negara sangat rentan. Hal tersebut membuat pengaruh dan kekuasaan presiden Soekarno menjadi melemah dan kehilangan kepercayaan dari sebagian rakyatnya.

Selain kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan demonstran kepada pemerintah pada waktu itu adalah:

·         Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya (Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain).

·         Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

·         Menurunkan harga sembako

Untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut, presiden Soekarno kemudia melakukan reshuffle Kabinet Dwikora. Namun, upaya tersebut dianggap mengecewakan karena masih terdapat unsur komunis di dalam kabinet baru.

Pada masa genting tersebut akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, dimana isinya Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.

Pada 22 Februari 1967 akhirnya Soeharta diangkat menjadi presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.

Kebijakan Orde Baru

Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbaai bidang.

Berikut adalah beberapa kebijakan di masa orde baru:

1. Kebijakan ekonomi

Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar.

Menciptakan dan mewujudkan program trilogy pembangunan dimana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.

2. Kebijakan politik

·         Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan.

·         Penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.

·         Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau yang disebut dengan dwifungsi ABRI.

·         Pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.

·         Masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah kesatuan Republik Indonesia.

·         Indonesia menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, Memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, Masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

3. Kebijakan Sosial

Pemerintah orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu, diantaranya:

·         Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)

·         Program transmigrasi

·         Gerakan wajib belajar

·         Gerakan orang tua asuh

Kelebihan dan kekurangan Masa Orde Baru

Seperti yang dijelaskan pada pengertian orde baru di atas, masa orde baru berlangsung selama Soeharto menjabat sebagai presiden RI, yaitu 32 tahun lamanya. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan masa orde baru adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan Masa Orde Baru

·         Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.

·         Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.

·         Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.

·         Anka pengangguran mengalami penurunan.

·         Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.

·         Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.

·         Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.

·         Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

·         Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

2. Kekurangan Masa Orde Baru

·         Terjadi korupsi besar-besara di semua lapisan masyarakat.

·         Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.

·         Kekuasaan yang terus bekelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.

·         Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintah karena tidak tersentuh pembangunan.

·         Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena pemerintah pada masa itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.

·         Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat, dimana banyak perusahaan koran dan majalah yang ditutup paksa karena tidak sepaham dengan pemerintah.

·         Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat, dimana orang kaya mendapat hak lebih baik dibanding orang yang tak mampu.