Saturday, April 8, 2023

Metode Pelaksanaan Bangunan

 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan yakni :

I                PEKERJAAN PERSIAPAN

II               PEKERJAAN TANAH DAN PASIR URUG

III              PEKERJAAN PASANGAN & BETON

IV             PEKERJAAN LANTAI KERAMIK

V              PEKERJAAN KAP, PENUTUP ATAP

VI             PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

VII                        PEKERJAAN PENGECATAN

2. PEKERJAAN PENDAHULUAN

Pekerjaan Persiapan

Segala sesuatunya menyangkut kelancaran pekerjaan palaksanaan harus telah disiapkan di lokasi sebelum melaksanakan pekerjaan.

Jadwal terinci, Time schedule, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja,serta kelengkapan administrasi lapangan harus disiapkan sebelum memulai pekerjaan.

Demi kelancaran kegiatan sebelumnya kontraktor harus memperhatikan penempatan bahan / material dan lalu lintas.

Situasi dan Ukuran-ukuran

S i t u a s i

v  Volume pekerjaan tersebut dalam pasal terdahulu merupakan batasan minimal yang harus dipenuhi dan dimaksudkan sebagai garis pelaksanaan dan pegangan kontraktor.

v  Kontraktor wajib meneliti situasi lapangan, terutama keadaan tanah, sifat dan luasan pekerjaan serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penewaran kontraktor.

v  Kelalaian atau kekurangan telitian kontraktor dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan.

U k u r a n

Kontraktor Bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut bentuk ukuran-ukuran dan mutu yang tercantum dalam rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan ini.

Kontraktor berkewajiban mencocokkan ukuran-ukuran satu sama lain dan segera melaporkan kepada Direksi bilamana terdapat ketidak cocokan ukuran-ukuran didalam gambar-gambar RKS ini, dan tidak diperkenangkan membetulkan kesalahan-kesalahan ukuran / gambar-gambar sebelum berkonsultasian dari Direksi.

Apabila terdapat ketidak sesuaian ukuran-ukuran, maka pengukuran bersama dijadikan patokan.

Letak titik duga (titik nol) sebagaimana  dinyatakan  dalam gambar atau sesuai kesepakatan dalam peninjauan lokasi.

Titik peil ini harus ditetapkan dengan membuat patok permanen yang selama dalam pelaksanaan tidak boleh bergesar/berubah.

Untuk selanjutnya patok permanen tersebut harus menjadi dasar bagi setiap ukuran dan kedalaman.

Atas persetujuan Direksi, penentuan titik lainnya dilakukan oleh pemborong dilapangan dengan alat ukur optic yang sudah diTera kebenarannya dan harus selalu berpedoman pada titik duga patok (peil nol).

Untuk Bangunan rehabilitasi sebelum kontraktor memulai pekerjaan terlebih dahulu mengambil Foto Nol.

Pekerjaan Pembersihan

Sebagai langkah awal peleksanaan pekerjaan, Kontraktor membersihkan lapangan/Lokasi pembangunan dari hal-hal yang dapat merusak pelaksanaan pembanguna.

Penebangan pohon/pembersihan harus tuntas sampai pada akar-akarnya sehingga tidak merusak struktur tanah.

Memasang Papan Bouwplank

Pemasangan patok dan papan bouwplank boleh menggunakan kayu/papan kls.III yang diketam rata pada sisi kerjanya.

Tinggi bouwplank sama dengan titik nol atau apabila dikehendaki lain harus dibicarakan dan mendapat persetujuan dengan Direksi.

Setelah pemasangan bouwplank harus dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan selanjutnya dilaksanakan.

3. PEKERJAAN TANAH & PASIR

Penjelasan Umum

MELIPUTI PEKERJAAN PENGGALIAN (CUT) DAN PENIMBUNGAN (FILL).

Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi penimbunan kembali galian pondasi, penimbunan rencana lantai bangunan, penggalian, pemadatan lapis demi lapis, sehingga titik peil sesuai dengan gambar rencana.

Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Galian Tanah

Sebelum melaksanakan penggalian, posisi galian dan ukuran seperti tertera dalam gambar sudah dipastikan benar dan harus mendapat persetujuan Direksi / Pengawas lapangan.

Penggalian tanah pondasi dapat dimulai setelah pemasangan bouwplank dan patok-patok disetujui Direksi / Pengawas lapangan.

Dasar galian harus mencapai tanah keras, dan jika pada galian terdapat akar-akar kayu, kotoran-kotoran dan bagian-bagian tanah yang longgar (tidak padat), maka bagian ini harus dikeluarkan seluruhnya kemudian lubang yang terjadi diisi dengan pasir urug.

Untuk mempertahankan kepadatan muka tanah galian, maka lubang yang sudah siap segera dilanjutkan dengan urugan pasir dan batu kosong.




U r u g a n

a.  Pekerjaan urugan yang dilaksanakan adalah urugan pasir, urugan tanah dan urugan kembali eks tanah galian sesuai dengan gambar kerja.

4. PEKERJAAN PONDASI

Penjelasan Umum

Meliputi pemasangan pondasi bangunan dan entrance yang dicantumkan dalam gambar diikuti berdasarkan tinggi peil dan dimensi ukuran dan berdasarkan petunjuk Direksi / Pengawas

Lingkup

Pondasi yang dipasang berasal dari material batu gunung yang bermutu baek yang mengandung lumpur, dan batu bata untuk pekerjaan roolag pada entrance.

Ketentuan-ketentuanPondasi yang dipasang berasal dari material batu gunung yang bermutu baek yang mengandung lumpur, dan batu bata untuk pekerjaan roolag pada entrance.

C. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Pasangan pondasi batu kosong tebalnya dibuat minimum 20 cm atau sesuai gambar rencana.

Untuk pondasi dipake batu gunung yang berkualitas baek, keras, tidak polos dan permukaannya tajam. Batu gunung yang dipakai harus dipecah-pecah sehingga diameternya antar 30 cm dan minimum 10 cm. Pasangan batu gunung untuk pondasi ini harus dipasang dengan adukan 1PC : 5 psr yang diaduk matang. Ukuran kedalaman, dan lebar pondasi batu gunung dibuat sesuai gambar rencana.

Batu gunung harus disusun sedemikian rupa sehingga dudukannya kokoh serta terikat baik satu sam lainnya dengan adukan. Untuk keperluan kemudahan pemasangan pipa saluran air bersih, air hujan kabel-kabel dan lain-lain yang menembus pondasi dapat dipasang bahan lunak yang mudah dibuka. Dimensi pondasi batu gunung disesuaikan dengan gambar rencana. Tidak diperkenangkan melakukan pelubangan pada sloef dan pondasi.

5. PEKERJAAN BETON

Penjelasan Umum

Meliputi pekerjaan beton yang bertulang dan tidak bertulang dan pelaksanaan yang benar untuk menghasilkan beton yang bermutu baik. Maka perlu penyedian tenaga kerja yang terampil, alat bantu yang memadai sesuai dengan fungsinya dan material/bahan berdasarkan standart peraturan beton bertulang PB1 1971 dan SK.SKNI.T-15.1991-03

RUANG LINGKUP

Lingkup pekerjaan beton meliputi penyediaan semua pemasangan, Sloef. Molom, kolom praktis dan semua komponen-konponenya yang ditunjuk oleh gambar rencana.

C. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Bahan

Portland camen

–          Portland cament yang digunakan adalah jenis-jenis yang memenuhi ketentuan-ketentuan dalam N1-1 atau menurut standart Portland cemen yang digariskan oleh Asosiasi Semen Indonesia.

–          Semen yang digunakan harus berkualitas baik dan pada saat digunakan harus dalam keadaan fresh (belum mulai mengeras)

–          Untuk menjaga mutu semen,cara penyimpanan harus mengikuti syarat-syarat penyimpangan bahan tersebut.

Air

Yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971. Air tawar yang dipakai harus bersih, tidak mengandung minyak, asam alkali bahan-bahan organis dan bahan-bahan lain yang dapat menurungkan mutu beton.

Kerikil/Batu Pecah

–          Kerikil/batu pecah yang dipakai harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971.

–          Kerikil/batu pecah harus mempunyai gradasi yang baik, tidak porous, memenuhi syarat kekerasannya.

–          Kerikil tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% ditentukan terhadap berat kering. Apabila kadar lumpur melampaui 1%, maka kerikil harus dicuci.

Pasir

–          Pasir yang dipakai harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971.

–          Pasir yang dipakai dapat berupa pasir alam, atau pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu. Pasir harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan mempunyai gradasi yang baik, tidak porous cukup syarat kekerasannya


–         Pasir tidak boleh mengandung lumpur lebuh dari 5% ditentukan terhadap berat kering.

Besi Beton

Baja tulangan yang digunakan adalah baja yang kualitasnya sesuai dengan ditentukan dalam PBI 71.

Besi beton harus bersih dari dari lapisan minyak lemak, karat dan bebas dari cacat-cacat seperti serpih dan sebagainya, serta berpenampang bulat.

Dimensi dan ukuran penempang bulat besi beton / baja tulangan harus sesuai dengan petujuk gambar kerja (memenuhi batas toleransi minimal) seperti yang di syaratkan dalam PBI 71.

Besi beton / baja tulangan yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dalam waktu 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Direksi.

Kawat pengikat harus terbuat daru baja lunak dengan diameter minimal 1mm dan tidak bersepuh seng.

Material lain yang digunakan diutamakan produksi dalam negeri.

Kayu

–          Kayu yang digunakan harus bersifat baik dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan pemakainya tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi.

–          Kualitas dan ukuran kayu yang digunakan disesuaikan dengan gambar kerja yang ada. Demikian pula dengan mutu dan kelas kuat kayu yang apabila tidak ditentukan lain, maka harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PPKI NI-5.

–          Dihindarkan adanya cacat-cacat kayu antara lain yang berupa putih kayu, pecah-pecah, mata kayu yang melintang. Syarat-syarat kelembaban dan toleransi ukuran kayu yang dipakai harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam PPKI.

Pengecoran Beton

Beton tidak bertulang/beton tumbuk/ rabat beton dibuat dengan adukan. 1PC :  3 Psr : 5krl dipergunakan untuk lantai kerja, lantai alas keramik untuk lantai kerja, lantai alas keramik, neut-kusen dan rabat beton, ukuran disesuaikan dengan gambar.

Semua pekerjaan konstruksi beti pada bangunan dikerjakan dengan mutu beton K -225. Semua pekerjaan konstruksi beton harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971

Adukan beton harus benar-benar rata dan matang dengan menggunakan Ready Mix pada K-225.

Untuk beton konstruksi bermutu K-175 dapat dilakukan dengan cara manual.

Pengecoran beton dapat dilakukan setelah cara pemasangan pembesian disetujui oleh Direksi Pelaksanaan secara tertulis dan tersedian cukup bahan, perlatan serta tenaga kerja.

Pekerjaan Besi beton

Besi beton yang dipakai bermutu U-24. (SI.1). ukuran-ukurannya diameter besi beton yang terpasang harus sesuai dengan gambar rencana, sedangkan perubahan diameter tulangan harus dengan persetujuan Direksi/Pengawas. Penggatian diameter tulangan tidak diperkenankan.

Besi beton bekas dan yang sudah berkarat tidak diperkenankan dipakai dalam konstruksi. Besi beton harus bebas dari sisik, karat dan lain-lain lapisan yang dapat mengurangi daya lekatnya pada beton.

Ikatan besi beton harus rapih dan kuat, bahan untuk pengikat adalah kawat beton dengan diameter minimum 1mm.

Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi yang diminta, maka disamping adanya sertifikat dari pabrik, juga diminta harus ada sertifikat dari laboratorium.

Berkesting dan Acuan


ü  Sebelum penulangan beton dikerjakan harus terlebih dahulu dibuat bekesting atau pun acuan yang kokoh dan rapat, sehingga air semen tidak bocor.

ü  Bekesting harus dibuat sesuai dengan ukuran beton yang akan dilaksanakan.

ü  Bahan bekesting dapat dibuat dari kayu terenteng tebal 2 cm atau multiplex.

ü  Pembukaan bekesting ataupun acuan harus teratur dan beton sudah berumur minimal 14 (empat belas) hari.

6. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP

Penjelasan Umum

Pekerjaan konstruksi rangka atap harus dari bahan/ material yang bermutu baik, pekerja yang terampil dan berpengalaman untuk mendapatkan hasil yang baik.

Ruang Lingkup

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan kuda-kuda, gording, atap penutup dan seluruh detail yang disebutkan / ditunjuk dalam ganbar rencana untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan petunjuk Direksi / Pengawas.

C. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Bahan atap yang dipakai adalah atap Genteng metal roof dan Nok mental roof dengan kualitas Baik stadart SNI atau sesuai petunjuk Direksi Pelaksana. Pemasangan atap harus sesuai dengan petunjuk teknis pemakaian bahan tersebut yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya.

Untuk rangka atap menggunakan Kayu Kls 11 sesuai dengan syarat-syarat, Sambungan-sambungan dilengkapi beugel / mur / baut / plat penyampung sesuai gambar rencana.

Balok Gording menggunakan kayu Kls 11

Listplank kayu harus memakai bahan papan Kayu Kelas-11 dengan ukuran 2/25 cm.

7. PEKERJAAN LANTAI

Penjelasan Umum

Meliputi pemasangan Lantai selasar, titik peil mengikuti gambar rencana. Warna dan motif berdasarkan petunjuk Direksi / konsultan pengawas.

Ruang Lingkup

Lantai yang dipergunakan berkualitas baik sesuai gambar rencana atau petunjuk direksi / konsultan pengawas.

C. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Pemasangan Lantai sesuai dengan petunjuk Direksi Pelaksana.

Pekerjaan pemasangan ubin lantai baru diperkenankan untuk dipasang setelah semua Pekerjaan-pekerjaan dinding/plesteran dan plafond telah selesai dikerjakan. Sebelum pemasangan keramik lantai, harus direndam dalam air sampah jenuh.

Lantai keramik yang dipasang tidak boleh ada cat berupa : retak-retak, gelombang-gelombang, berlubang, noda, permukaan cembung atau cekung. Sisi ubin keramik harus siku, penyimpangan kesikuan ubin tidak boleh lebih besar dari 0,5 cm setiap jarak 10 cm ke kanan dank ke kiri.

Bahan lantai gedung digunakan keramik 40 x 40 cm sedangkan pada jenis keramik kualitas KW 1, Warna keramik disesuaikan dengan petunjuk Direksi.

Pemasangan ubin keramik harus dikerjakan oleh tukang kayu yang benar-benar ahli dan harus menghasilkan penyelesaian yang rapih dan naad yang lurus. Naad harus didisi dengan bahan grouting / pasta semen / okker yang warnanya disesuiakan dengan warna ubin yang dipakai. Pengisian naad dilakukan paling cepat 24 jam setelah tegel/ubin keramik dipasang serta celah-celah keramik atau satu sama lain harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran yang menghambat masuknya cairan bahan  pengisi. Segera setelah pengisian naad dengan semen, permukaan lantai  harus segera dibersihkan agar tidak terdapat noda bekas semen.

Pemasangan keramik yang tidak rapih, bergelombang, naad tidak lurus dan sebagainya akibat dari pemasangan yang tidak baik harus dibongkar/diganti sehingga memuaskan Direksi.

8. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

Penjelasan Umum


Meliputi bahan/ material yang bermutu baik, untuk mendapatkan hasil yang baik.

Ruang Lingkup

Lingkup Pekerjaan listrik ini meliputi penyediaan seluruh material, perlengkapan/peralatan dan melaksanakan seluruh pekerjaan system listrik sehingga dapat beropersai secara sempurna.

Seluruh pekerjaan instalasi listrik yang akan dilaksanakan harus dikerjakan oleh instalatur yang sudah berpengalaman serta terdaftar sebagai instalatur resmi PLN dengan memegang SPT dan Surat Izin Kerja- SIKA C yang masih berlaku. Seluruh Pekerjaan listrik harus dikerjakan sesuai peraturan pekerjaan listrik yang berlaku di Indonesia terutama SPLN dan PUIL.

–          Lingkup Pekerjaan listrik meliputi pengadaan dan pemasangan semua komponen listrik termasuk lampu, saklar, stop kontak, instalasi pengkabelan lengkap conduit, panel listrik dan pengetesannya.

–          Hasil pekerjaan listrik sampai menyala.

C. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Material

–     Kontraktor Pelaksana harus memasang lampu jenis merk Philips atau setara. Tipe armature aotbow lengkap dengan aksesorisnya, serta lampu lainnya seperti yang ditujukkan dalam gambar..

–     Semua stop kontak, saklar dari kualitas terbaik atau dari sekualitas merk MK atau.

–     Isolasi untuk sambungan kabel digunakan pipa isolasi sekualias 3 M, legrand atau yang sekualitas.

–     Pipa kabel (conduit) dari jenis high-impact dari merk EGA, clipsall atau yang sekualitas. Sambungan (copling), T-Dos harus dengan merk yang sama dengan  jenis konduitnya.

–     Seluruh material yang dipergunakan harus baru dan dipasang dengan cara penempatan yang benar atau dari material bangunan lama yang masih layak/baik dapat dipasang dengan persetujuan pihak Direksi/Pengawas.

Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan contoh dari seluruh material Pekerjaan listrik untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi sebelum dipasang. Seluruh biaya ditanggung atas biaya Kontraktor pelaksana. Material yang harus diajukan contohnya antara lain :

–          Kabel,

–          Stop kontak,

–          Saklar,

–          Lampu (setiap jenisnya),

–          Konduit, Ballast, dll

Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Material


–     Pipa kabel (konduit) dari jenis high-impact dari merk EGA, clipsall atau sekualitas. Sambungan (copling), T-Dos harus dengan merk yang sama dengan jenis konduitnya.

–     Seluruh material yang dipergunakan harus baru dan dipasang dengan cara penempatan yang benar atau dari material bangunan lama yang masih layak/baik dapat dipasang dengan persetujuan pihak Direksi/pengawas.

Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan contoh dari seluruh material Pekerjaan listrik untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi sebelum dipasang. Seluruh biaya ditanggung atas biaya kontraktor pelaksana. Material yang harus diajukan contohnya antara lain : Pipa, Konduit, Ballast, dll.

9. PEKERJAAN CAT

Penjelasan Umum

Meliputi bahan/ material yang bermutu baik, serta tenaga yang terampil untuk mendapatkan hasil yang baik.Ruang Lingkup

2.  Lingkup pekerjaan ini meliputi seluruh permukaan yang kelihatan seperti yang disebutkan / ditunjuk dalam gambar untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan petunjuk Direksi/ konsultan pengawas.

C. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

–          Sebelum pekerjaan pengecatan dimulai permukaannya harus diberi acian semen dan dibersihkan dari kotoran. Setelah pekerjaan pembersihan selesai, permukaan dinding harus digosok dengan amplas kemudian diplamur untuk menutupi bagian-bagian permukaan tembok berlubang dan yang terdapat celah-celah kemudian digosok lagi hingga permukaan pekerjaan menjadi halus lalu dicat paling sedikit tiga kali.

–          Untuk Pekerjaan pengecatan kolom menggunakan  cat tembok merk Metrolite atau setara, warna akan ditentukan kemudian oleh Direksi/ Pengawas.

–          List plank dan semua Pekerjaan kayu lainnya dicat menggunakan cat kayu/Besi sekualitas produk Avian, Glotex atau yang setara.

Keseluruhan Warna Pengecatan akan ditentukan kemudian oleh Direksi/Pengawas.

10. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

Sebelum diadakan Serah Terima-1 (Pertama) Pekerjaan, Kontraktoer pelaksana wajib membersihkan semua bagian Pekerjaan, terutama pada atap, lantai dinding, pintu/jendela, plafond dan lain-lain. Kontraktor Pelaksana juga harus membersihkan barang bekas/peralatan yang diperlukan. Semua sisa materialyang digunakan lagi harus dibawa ke luar dari lingkungan pekerjaan, sehingga halaman benar-benar bersih dan rapih.

11. MASA PEMELIHARAAN

Selama masa pemeliharaan Kontraktor Pelaksana berkewajiban untuk mengganti material yang tidak berfungsi dengan baik, dan bertanggung jawab atas semua kekurangan dari item pekerja yang telah dikerjakan.

12. KETENTUAN TAMBAHAN


A.  Semua pekerjaan yang terdapat dalam gambar bestek tapi tidak dinyatakan dalam RKS ini atau sebaliknya, akan tetapi menyangkut pekerjaan bangunan ini, maka pemborong wajib menyelesaikan sesuai petunjuk Pengawas Lapangan / Pihak Direksi.

B.  Selain Bestek ringkas ini, semua ketentuan-ketentuan administrasi pemeriksaan bahan dan mutu pekerjaan serta ketentuan-ketentuan lain dari pemerintah yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan pembangunan termasuk pula sebagai pedoman penyelenggara pekerjaan yang harus ditaati oleh Rekanan. Satu dan lain-lain menurut petunjuk Unsur Teknis yang tidak bertentangan dengan uraian dan syarat-syarat ini.

Thursday, March 10, 2022

Bisnis Internasional

 BAB I PENDAHULUAN


1.1        Latar Belakang

Masalah perdagangan adalah masalah yang sering diperbincangkan di setiap negara. Perekonomian sebuah negara erat kaitannya dengan sistem dan pengelolaan aktivitas perdagangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Dalam makalah ini penyusun akan membahas perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Di berbagai negara, perdagangan ini menjadi faktor utama untuk meningkatkan GDP.

Jika melihat sejarahnya, perdagangan internasional sudah dilakukan ribuan tahun lalu. Tapi, dampak terhadap kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan politik baru dapat dirasakan beberapa abad lalu. Perdagangan internasional ternyata juga membawa dampak terhadap sektor-sektor lainnya, seperti mendorong industrialisasi, mempengaruhi kemajuan di bidang transportasi, globalisasi, serta lahirnya perusahaan multinasional.

Perdagangan internasional bisa dikatakan kompleks dan berbelit-belit jika dibandingkan penyelenggaraan perdagangan di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh batas-batas politik serta kenegaraan yang akhirnya sedikit menghambat transaksi perdagangan, misalnya adanya bea, tarif, dan jatah barang impor.


1.2        Tujuan Makalah
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.    Agar mahasiswa mengetahui bagaimana sejarah dan ruang lingkup bisnis internasional.
2.    Agar mahasiswa mengetahui bagaimana runang lingkup perdagangan internasional.
3.    Agar mahasiswa termotivasi untuk melakukan bisnis

1.3        Manfaat
Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.    Penyusun dapat mengetahui bagaimana sejarah dan rung lingkup bisnis internasional.
2.    Penyusun dapat mengetahui bagaimana ruang lingkup dan manfaat perdagangan internasional.

3.    Penyusun termotivasi untuk mulai melakukan bisnis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

DefinisiBisnisInternasional

Ball ,McCulloch,Frantz,Geringer,Minor(2006)

Bisnis yang kegiatannya melampaui  batas Negara.
Definisi tersebut mencakup  perdagangan internasional. pemanufakturan diluar negeri juga industri jasa  diberbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi,perdagangan eceran, perdagangan besar dan komunikasi massa.

Charles WH   Hill (2008)
Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional.

Daniels, Radebaugh& Sullivan (2004)
Semuatransaksikomersialbaikolehswastamaupunpemerintahdiantara 2 negaraataulebih

Menurut Rugman dan Hodgetss

”International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations”.

Menurut Griffin dan Pustay
“Internatioal business transactions between parties from more than one country is part of international business”.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Bisnis Internasional
Sebelum masehi pedagang Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600 British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama sejumlah perusahaan Belanda yang di bentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang colonial Amerika mulai beroprasi dengan model yang sama pada tahun 1700an.

Contoh-contoh investasi langsung luar negeri Amerika yang mula-mula adalah perkebunan-perkebunan Inggris yang dibentuk oleh Colt Fire Arms and Ford yang didirikan sebelum perang saudara. Namun kedua operasi itu gagal hanya setelah beberapa tahun kemudian.

Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Sewling Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul, dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan amerika memiliki fasilitas produksi di dua atau tiga lokasi di luar negeri.

Tahun 1919, General Electric mulaimenanamkan modal di luar negeri.Tahun 1920, General Motor and Chryslermelakukan operasi luar negeri.

3.2 Pengertian Bisnis Internasional
Menurut Rugman dan Hodgetss ”International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations”.

Menurut Griffin dan Pustay “Internatioal business transactions between parties from more than one country is part of international business”.

Ball dan Wendell “Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas Negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang d bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar dan komunikasi masa”.

Bisnis internasional adalah bisnis yang melibatkan penyeberangan batas-batas Negara.

3.3 Beberapa Pengertian Bisnis Berdasarkan Ruang Lingkup
Bisnis Domestik yaitu bisnis yang secara nyata ditujukan pada aktivitas bisnis dalam negeri.

Bisnis Internasional yaitu bisnis yang bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan bikan sekedar pemasaran ekspor akan tetapi jauh terlibat dalam lingkingan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan usaha.

Bisnis Multinasional yaitu bisnis yang dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan lalu perusahaan menyadari perbedaan dan keuikan lingkungan dalam negara tadi dan menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri, melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara itu.

Bisnis Global atau Transnasional yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam setiap negara.

Hakikat Bisnis Internasional
Seperti tersebut diatas bahwa Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas – batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade). Dilain pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam sutu Negara dengan perusahaan lain atau individu di Negara lain disebut Pemasaran Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi Bisnis Internasional yaitu :

Perdagangan Internasional (International Trade)
Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar Negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul “NERACA PERDAGANGAN ANTAR NEGARA” atau “BALANCE OF TRADE”. Suatu Negara dapat memiliki Surplus Neraca Perdagangan atau Devisit Neraca Perdagangannya. Neraca perdagangan yang surplus menunjukan keadaan dimana Negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari Negara partner dagangnya. Dengan neraca perdagangan yang mengalami surplus ini maka apabila keadaan yang lain konstan maka aliran kas masuk ke Negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke Negara partner dagangnya tersebut. Besar kecilnya aliran uang kas masuk dan keluar antar Negara tersebut sering disebut sebagai “NERACA PEMBAYARAN” atau “BALANCE OF PAYMENTS”. Dalam hal ini neraca pembayaran yang mengalami surplus ini sering juga dikatakan bahwa Negara ini mengalami PERTAMBAHAN DEVISA NEGARA. Sebaliknya apabila Negara itu mengalami devisit neraca perdagangannya maka berarti nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan Negara lain tersebut. Dengan demikian maka Negara tersebut akan mengalami devisit neraca pembayarannya dan akan menghadapi

Pengertian perdagangan internasional dengan perusahaan internasional sering dikacaukan atau sering dianggap sama saja, akan tetapi seperti kita lihat dalam uraian diatas ternyata memang berbeda. Perbedaan utama terletak pada perlakuannya dimana perdagangan internasinol dilakukan oleh Negara sedangkan pemasaran internasional adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu pemasaran internasional menentukan kegiatan bisnis yang lebih aktif serta lebih progresif dari pada perdagangan internasional.

Alasan Melaksanakan Bisnis Internasional

Suatu Negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional pada umunya memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan. Pertimbangan tersebut meliputi beberapa alasan atau pertimbangan. Pertibangan tersebut meliputi pertimbangan ekonomis, politis ataupun social budaya bahkan tidak jarang atas dasar petimbangan militer. Bisnis internasional memang tidak dapat dihindarkan karena sebenarnya tidak ada satu Negara pun didunia yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan negerinya dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh Negara itu sendiri. Tidak ada suatu Negara pun yang dapat memenuhi 100% swasembada. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya baik dari sumber daya alam modal maupun sumber daya manusia. Ketidakmeratanya sumber daya tersebut akan mengakibatkan adanya keunggulan terstentu baik suatu Negara tertentu yang memiliki sumber daya tertentu pula. Sebagai contoh Negara Australia yang memiliki daratan yang sangat luas yang memiliki jumlah pendusuk yang sangat sedikit., sebaliknya Negara Hong Kong yang memiliki daratan yang sangat sempit tapi jumlah penduduknya yang sangat padat. Kesuburan tanah juga tidak akan sama antara Negara yang satu dengan yang lain ada suatu negeri yang cocok untuk tanaman tertentu sedangkan Negara yang lainnya boleh dikatakan tidak mungkin untuk menanam tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu. Keadaan ini yang menentukan dilaksanakan bisnis ataupun perdagangan internasional. Oleh karena itu, maka dapat kita lihat beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain berupa :

1. Spesialisasi antar bangsa – bangsa
Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu maka suatu Negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis yaitu :
a. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah diantara Negara-negara yang lain.
b. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil diantara Negara-negara yang lain
c. Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya
Ketiga strategi tersebut berkaitan erat dengan adanya dua buah konsep keunggulan yang dimiliki oleh suatu Negara ketimbang Negara lain dalam satu ataupun beberapa bidang tertentu, yaitu :

· Keunggulan absolute (absolute advantage)
Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Disamping kondisi alam, keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksikan suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya. Keunggulan semacam ini pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah.

Potensi Pasar Internasional
Potensi pasar seperti telah diuraikan pada bab yang terdahulu adalah ditentukan oleh tiga faktor yaitu struktur penduduk, daya beli serta pola konsumsi masyarakat. Dalam hal pasar Internasional inipun potensi pasar Internasional juga ditentukan oleh ketiga faktor tersebut hanya saja dalam hal ini diberlakukan untuk negara lain.

Tahap-Tahap Dalam Memasuki Bisnis Internasional
Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut :
1. Ekspor Insidentil
2. Ekspor Aktif
3. Penjualan Lisensi
4. Franchising
5. Pemasaran di Luar Negeri
6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri

3.4 Kekuatan-Kekuatan yang Mendasari Bisnis Internasional
Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan, yang seringkali tidak disadari, mengenai sifat dunia ini. Dalam hal ini ada tiga orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional yaitu etnosentris, polisentris, geosentris yang kemudian diperluas menjadi regiosentris.
Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul. Dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri dianggap kurang penting dibandingkan domestik dan terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik.
Polisentris adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unil dan berbeda serta cara utuh meraih sukses di setiap negara adalah menyesuaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negara. Dalam tahap polisentris, anak perusahaan didirikan di pasar luar negeri. Setiap anak perusahaan bekerja secara independen dan menetapkan tujuan dan rencana pemasaran sendiri. Pemasaran diorganisasikan dengan dasar negara per negara, dengan setiap negara mempunyai kebijakan pemasaran unik sendiri.
Regiosentrisdan Geosentris adalah perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia. Regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional artinya manajemen harus mempunyai suatu pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris, atau kombinasi keduanya.

3.5 Karateristik Bisnis Internasional
Ø  Transaksi lebih dari dua negara, yang tidak terbatas pada perusahaan multinasional, tetapi ada juga UKM yang terlibat; Umumnya dipimpin oleh Multinational Enterprise (MNEs) ;
Ø  Aktivitas inti yang diselenggarakan: Export, Import,FDI, Franchising, Licencing, Joint Ventures ;
Ø  Sistem legal di antara negara berbeda, memaksa satunegara atau lebih untuk menyesuaikan perilakumereka dengan hukum yang berlaku;
Ø  Menggunakan mata uang berbeda-beda ;
Ø  Budaya negara-negara berbeda, memaksa setiappihak untuk menyesuaikannya;
Ø  Ketersediaan sumber-sumber yang berbeda di tiap negara, suatu negara mungkin hanya memiliki Internasional Business By Rusdin 15 sumber daya alam yang lebih

3.6Bidang Kegiatan Bisnis Internasional
Lingkungan Domestik, termasuk sosio ekonomi, sosio cultural, politik, hokum, pemerintahan, persaingan ,fisik, tenaga kerja, keuangan, teknologi.
Lingkungan Luar Negeri, termasuk sosio ekonomik, sosio cultural, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi dan lingkungan ekonomi.

3.7 Ruang Lingkup Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional berhubungan dengan berbagai kegiatan, seperti:
Ø  Perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke nagara lain atau disebut dengan istilah transfer of goods and services.
Ø  Perpindahan modal melalui penanaman modal asing dari luar negeri ke dalam negeri (transfer of capital).
Ø  Perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan devisa suatu negara. Dalam proses ini pelu adanya pengawasan mekanisme yang sering disebut transfer of labour.
Ø  Perpindahan teknologi melalui cara pendirian pabrik-pabrik di negara lain. Kegiatan ini disebut transfer of technology.
Ø  Perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan transfer of data ekonomi internasional menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan negara seperti :
- Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang relatif lebih sukar (imobilitas faktor produksi)
- sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan serta politik yang berbeda faktor-faktor poduksi yang dimiliki (faktor endowment) berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan.
Oleh karena itu pada dasarnya ekonomi internasional membahas tentang ketergantungan ekonomi antar negara yang pada dasarnya dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan politik, sosial, budaya dan militer antar negara.

3.8 Faktor Pendorong
 Faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah:
Dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa.
Untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara.
Terdapat perbedaan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya ekonomi.
Terjadi kelebihan produk di dalam negeri sehingga diperlukan market baru untuk memasarkan produk tersebut.
Sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang tidak sama di setiap negara sehingga terjadi perbedaan hasil produksi serta adanya keterbatasan produksi.
Adanya permintaan barang yang sama atau selera yang sama.
Adanya keinginan kerja sama antarnegara.
Lahirnya era globalisasi.

3.9 Manfaat Perdagangan Internasional
Banyak sekali manfaat perdagangan internasional yang dirasakan oleh setiap negara, yaitu:
Setiap negara akan mendapatkan barang yang tidak ada atau tidak diproduksi di negeri sendiri. Dengan demikian, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.
Suatu negara akan mendapat keuntungan dari spesialisasi.
Suatu negara dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan.
Transfer teknologi modern. Setiap negara dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien serta manajemen yang lebih modern.

BAB IV PENUTUP
Bisnis internasional adalah bisnis yang melibatkan penyeberangan batas-batas Negara.Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan, yang seringkali tidak disadari, mengenai sifat dunia ini. Dalam hal ini ada tiga orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional yaitu etnosentris, polisentris, geosentris yang kemudian diperluas menjadi regiosentris.

Perdagangan internasional berhubungan dengan berbagai kegiatan, seperti: Perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke nagara lain atau disebut dengan istilah transfer of goods and services.Perpindahan modal melalui penanaman modal asing dari luar negeri ke dalam negeri (transfer of capital).Perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan devisa suatu negara. Dalam proses ini pelu adanya pengawasan mekanisme yang sering disebut transfer of labour.Perpindahan teknologi melalui cara pendirian pabrik-pabrik di negara lain. Kegiatan ini disebut transfer of technology.Perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan transfer of data
Lingkungan Domestik, termasuk sosio ekonomi, sosio cultural, politik, hokum, pemerintahan, persaingan ,fisik, tenaga kerja, keuangan, teknologi.

Lingkungan Luar Negeri, termasuk sosio ekonomik, sosio cultural, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi dan lingkungan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA
Rusdin 2002 Internasional: Teori Masalah dan Kebijakan Internasional Business By Rusdin 5
Rusdin, 2002. Bisnis Teori, Masalah, Kebijakan. Bandung: Alfabeta
Rusdin, 2002. Bisnis Internasional: dalam Pendekatan Praktik. Bandung: Alfabeta
Hill, Chales W. L., 2000. Global Business Today. New Jersey: PrenticeHall International.
Jepma and Andre Rhoen, 1996. International Trade: A BusinessPerspective. New York: Addison-Wesley Longman Publishing.
Keegan, Warreen J, and Mark S. Green, 2000. Global MarketingManagement.. 6th Ed. New Jersey. Prentice Hall Intenational
Kotabe, Masaaki, 1992. Global Sourcing Strategy: R & D,Manufactirung, and Marketing Interfaces. New York: Quorum Books.

Monday, February 28, 2022

Rumah Konsep Industrial

Trend desain rumah industrial terus menanjak, baik untuk penggunaan rumah/residensial hingga untuk kafe atau bisnis. Supaya tidak salah pengertian, yuk cek dulu apa itu rumah desain industrial berikut pro dan kontra dari konsep interior yang menarik ini.

Apa itu Desain Rumah Industrial?

Desain rumah industrial mengacu pada konsep yang to-the-point alias bebas ribet. Inspirasi dari sebuah rumah industrial juga erat pada gaya mentah seperti yang sering terlihat di pabrik, pergudangan atau struktur industri lainnya. Detail pada rumah industrial sering menggunakan bahan batu bata, metal atau material daur ulang lainnya dalam aspek arsitekturnya. 

Dari segi dekorasi atau furnitur, rumah industrial tetap bisa menggabungkan antara elemen yang berkesan tua dengan yang baru. Tetap ada benang merah utama yaitu kesan modern yang unik dan nyaman pada akhir desain rumah industrial. 

Saat mendesain rumah industrial, berikut adalah karakteristik yang harus hadir supaya style ini terasa maksimal dan efektif :


Material 

Untuk bahan rumah industrial, kalian akan jarang menemukan bahan mewah seperti kain sutra atau berudu. Bahan yang hadir umumnya punya sifat tangguh, tahan pakai dan punya daya daur ulang yang fungsional. Furnitur antik dari bahan kayu, aluminium, batu dsbnya sering menjadi pilihan utama, terutama jika ada kesan distressed atau usang. 

Warna

Untuk desain rumah industrial, palet warna akan didominasi dengan nuansa netral, misalnya abu, hitam dan putih. Sesekali ada gradasi warna yang kelam dan maskulin, tetapi kalian tetap boleh menghadirkan warna terang yang kontras supaya hasil akhirnya tampil indah - misalnya melalui lukisan atau karya seni. 

Siluet 

Garis lurus dan struktur tegas sering menjadi ciri khas bentuk desain rumah industrial. Namun bukan berarti rumah industrial tidak boleh menghadirkan kurva indah atau pola abstrak. Yang penting, aplikasinya harus tepat dan tidak berlebihan.

Dekorasi

Penggunaan aksesoris atau dekorasi termasuk jarang di desain rumah industrial, karena ada tema minimalis yang bersih dan rapi yang harus dipertahankan. Elemen dekor jumlahnya minimal tetapi atraktif dan sukses mencuri perhatian. 

Kelebihan dan Kekurangan Desain Rumah Industrial 

Banyak yang menggemari desain rumah industrial karena beberapa kelebihan berikut :

Cukup terjangkau, karena jauh dari kesan mewah yang serba elegan. Perabot daur ulang dan elemen desain low-budget lainnya bisa diterapkan di desain rumah industrial. Penggunaan dekorasi juga tidak berlebihan, sehingga kian menghemat pengeluaran. 

Penuh karakter dan unik. Kontras antara modern dan usang bersanding secara harmonis menjadikan desain rumah industrial hadir lain daripada yang lain. 

Ramah lingkungan, karena pendekatan yang menggunakan bahan daur ulang, minim cat, dan tidak selalu membutuhkan sistem perapian yang boros bahan dan tenaga. 

Leluasa dan nyaman. Desain rumah industrial menekankan pada ruang dan kesan adem yang bikin betah. 

Sedangkan dari segi kekurangan pada desain industrial antara lain tantangan menghadirkan kesan berkelas bermodalkan bahan- bahan yang berkesan usang. Sering kali, aransemen yang salah malah membuat rumah terlihat murahan. Selain itu, idealnya, rumah industrial membutuhkan space yang lebih luas supaya tidak terkesan kaku. 

Konsistensi adalah kunci saat menghadapi tantangan pada desain rumah industrial, sehingga seorang desainer harus ekstra hati- hati dalam perencanaan hingga eksekusi final. Pencarian bahan dan dekorasi juga mungkin lebih sulit, tetapi tentunya hasilnya juga akan sangat memuaskan bila ditekuni hingga tuntas. 



Friday, January 3, 2020

Maritime Practice In India

Preface 

Although the focal points of Maritime Practice in India are admiralty laws, this SEVENTH edition book contains the entire gamut of admiralty edicts including ship arrest and substantive maritime law prevalent in India. This book is about a subject that has been lurking in the scourges of darkness of Indian maritime history for many decades. It provides an in-depth insight into Indian Admiralty law, thus placing maritime practice at the threshold of the legal fraternity. 

This book is a compact, integrated guide to admiralty law in India. The primary purpose of this book is to better enlighten shipping and industry related professionals to take prompt and decisive decisions. We seek to clarify what the law requires, allow and prohibit, not to comment on how well it does so or whether what it should. We hope that this publication will contribute towards the realistic assessment and debate of the surrounding issues. 

The book does not indulge exhaustively in any topic neither does it predicts any outcome of any particular case nor can it be considered as a substitute for competent legal counsel. Although we believe that the entire text is accurate at the time of publication, if it does not already fall short of this standard, it surely will with the passage of time.  

This book is the first of its kind on admiralty laws published in India. Utility of the book with respect to a second central aim, to advance general understanding about the regulation of admiralty laws in India, is less apt to erode. 

Shrikant Hathi 
Binita Hathi 
Mumbai, India, April 4 , 2012

Financial Leasing of Equipment in the Law of the United States




As in most areas of the law, the rules and practices of the United States relating to financial leasing of equipment are more complex than those of any other country. Notable points are that commercial
and tax law emphasize the substance of a transaction, but do so differently; that bankruptcy law appears to emphasize the substance but may be controlled instead by the expressed intent of the parties; that the rules of financial accounting emphasize literal compliance, rather than substance; that there are special rules, often very complex and different from one another, for leasing of aircraft, ships, and rolling stock; that most modern international conventions dealing with these and related areas set forth rules largely consistent with those of the United States, but that the United States nevertheless rarely ratifies them; and that when the United States adds new requirements, such as those of an international convention, its lawyers usually treat those requirements as additions, rather than replacements, to its existing rules.
Leasing is an ancient device, which came to America after thousands of years, but financial leasing arose almost entirely in the last half-century and the way was led by the United States. Almost any topic in U.S. law is more complex than the same topic elsewhere, but the U.S. law of financial leasing is particularly so.1  The modern U.S. practice of equipment leasing has been shaped primarily by lawyers responding to:
tax law, as developed mainly by the Internal Revenue Service (IRS) and the courts,
financial accounting rules,
* A.B. Shimer College; J.D. and M.Comp.L., University of Chicago; S.J.D., University of Michigan; M.B.A., Rensselaer Polytechnic Institute; MSc, School of Oriental and African Studies; D.H.L. (hon.), Shimer College. Attorney, New York City and Connecticut. 
† DOI 10.5131/ajcl.2009.0039.
1. In response to the length limit, the audience for this Article is assumed to be
non-U.S. lawyers familiar with the subject generally and with the international instruments:
the more unusual the U.S. position, the more space it receives.
 specialized administrative systems for particular industries, especially transportation by air, sea, and rail, and
more recently, bankruptcy law, as developed by Congress and the courts, including special rules for aircraft, ships, and railway rolling stock.
The Uniform Commercial Code (U.C.C.) and international treaties have played highly visible, but less substantial roles. As a first approximation, it appears that commercial law turns, more than the others, on the business and economic substance of a transaction; that tax law is a close second in this respect; that bankruptcy law appears to turn on the business and economic substance but may be controlled instead by the expressed intent of the parties; and that the financial accounting rules turn primarily on literal compliance, which may be far removed from business and economic substance.
I. BACKGROUND
At a basic level, leasing (or comparable devices, such as conditional sales) often greatly increased the resources available to a business that would otherwise have had to depend on equity investment and borrowing: the lessor was protected by its ownership of the property and therefore did not require payment of the purchase price, a business owner’s personal guaranty, a mortgage on the business’s real property or some comparable arrangement. In addition, however, some businesses that were not able to use depreciation deductions to reduce their taxes, perhaps because they were young and not yet profitable, were able to receive the benefit of depreciation in the form of a reduced interest rate implicit in the rentals they paid for equipment, because their lessors, as owners, could depreciate the equipment.2  From time to time, other tax benefits were made available for lease transactions; the most important of these to the growth of equipment leasing were tax incentives, notably investment-tax credits (generalized from 1962 to 1986 and thereafter focused to encourage particular kinds of investment, such as solar energy) and accelerated depreciation.

In 1963, first national banks, then state-chartered banks were authorized to own and to lease equipment3.  In 1975, the IRS published the guidelines it would follow in ruling on whether a 
2. The lease structure allows the lessee to benefit from the lessor’s tax deductions for depreciation even if the lessee is in a loss position and therefore unable to use its own tax deductions for the rental payments.
3. For national banks, see Comptroller of the Currency, Rule 3400, 12 C.F.R. § 7.3400 (repealed). For discussion of the current leasing authority of national banks, see Gordon D. Alter & Francis Zou, Legal Authority for Leasing, in 1 IAN SHRANK & ARNOLD G. GOUGH, JR., EQUIPMENT LEASING–LEVERAGED LEASING § 13:2 (4th ed. 1999, updated to July 2009) (hereinafter SHRANK & GOUGH). The same chapter covers bank holding companies (§ 13:3), federal savings and loan associations and federal 
transaction qualified as a true lease for tax purposes,4  thereby bringing much greater certainty to the leasing business. A year later, the Financial Accounting Standards Board issued its first detailed statement of the rules to be applied in accounting for leases.5.6.  Under the Bankruptcy Reform Act of 1978, lessors are expressly distinguished from, and preferred to, secured creditors. 
A. Beginnings in Law 
References to leasing of agricultural tools have been found in clay tablets from Ur, there are rules on leasing in the Code of Hammurabi, and so forth;7  in eighteenth and early nineteenth century England and the United States, there were bailments for hire;8  one of the most successful of Justice Story’s many treatises was on bailments;9, and arrangements for financing of railroad rolling stock that might be called financial leases were accepted under the law of Pennsylvania and New York by the late 19th century.10 For all of that, 

savings banks (§ 13:4), state banks and savings associations (§ 13:5) and insurance companies (§ 13:6).
4. See infra note 102 and accompanying text.
5. See infra note 111 and accompanying text.
6. There was also a brief but extraordinary bubble of tax-motivated “safe harbor” leasing based on § 168(f)(8) of the Economic Recovery Tax Act of 1981, Pub. L. No. 9734, 95 Stat. 172 (1981), which amounted to authorizing a market in asset-related tax benefits. See Note, “Safe Harbor” as Tax Reform: Taxpayer Election of Lease Treatment, 95 HARV.L. REV.
1648 (1982). Most of this was repealed a year later by the Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982, Pub. L. No. 97-248, 96 Stat. 324 (1982).
7. Rather than belabor this, I will just cite Gaius, who describes a sophisticated system that could deal with conditional sales of gladiators that were merely leases if it turned out the gladiators were not killed or wounded: Item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos uero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et uenditio an locatio et conductio contrahatur. et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam uideri, at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et uenditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta cuiusque uenditione aut locatione. iam enim non dubitatur, quin sub condicione res uenire aut locari possint. 
G. INST. 3, 146.
8. See 2 WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAW OF ENGLAND 453 (1765); WILLIAM JONES, AN ESSAY ON THE LAW OF BAILMENTS (1781). These books on English law were used regularly by lawyers and judges in America. The locatio conductio rerum of Roman law had become a bailment for hire, recognized in English law at least as early as Coggs v. Bernard, 2 Ld. Raym. 909, 92 E.R.107 (K.B. 1703): “[T]here are six sorts of bailments . . . . The third sort is, when goods are left with the bailee to be used by him for hire; this is called locatio et conductio, and the lender is called locator, and the borrower conductor.”
9. JOSEPH STORY, COMMENTARIES ON THE LAW OF BAILMENTS (1832). There were nine editions of this book, the last in 1880. (Story, the most important American legal writer of his time and perhaps of any time, was simultaneously a Justice of the U.S. Supreme Court and a professor of law at Harvard.).
10. See James A. Montgomery, Jr., The Pennsylvania Bailment Lease, 79 U. PA. L. REV. 920 (1931); KENNETH DUNCAN, EQUIPMENT OBLIGATIONS (1924); Lehigh Coal & Nav. Co. v. Field, 8 Watts & Serg. 232 (Pa. 1844) (Philadelphia plan trust); Fosdick v.

 true leases even of rolling stock developed only in the 1940s and equipment leasing of any kind became a major source of business finance in the United States only in the 1960s and 1970s. 

B. The Law and Modern Leasing 

Commercial law, however, was not ready for equipment leasing until the late 1980s. Before then, U.S. courts borrowed variously from the law of real estate leasing, sales, and secured transactions, with unpredictable and often unsatisfactory results. The 1978 version of the U.C.C. inserted an unhelpful rule, declaring that whether a (purported) lease was intended as a (disguised) security interest was to be determined from the facts of each case.11  Nine years later, the U.C.C.’s drafters acknowledged their error:

     Reference to the intent of the parties to create a lease or se-curity interest led to unfortunate results. In discoveringintent, courts relied upon factors that were thought to be more consistent with sales or loans than leases. Most of these criteria, however, were as applicable to true leases as to security interests. Examples included the typical net lease provisions, a purported lessor’s lack of storage facilities or its character as a financing party rather than a dealer in goods. Accordingly, this section contains no reference to the parties’ intent.12
United States commercial, tax, bankruptcy, and aircraft-registration law  have all come to focus, for most purposes, on whether a transaction is economically and in business substance a “true lease.” That said, they apply significantly different standards and do not always agree on the conclusion, particularly because the parties often 
Schall, 99 U.S. 339 (1879) (New York conditional sale). It is important to note that neither the Philadelphia plan equipment trust nor the New York conditional sale was a “true lease,” because in both arrangements the railroad company became the owner of the goods when it made the last payment.
11. Former § 1-201(37), no longer in force in any state.
12. U.C.C., 1987 Amendments, Official Comment to revised § 1-201(37), which was replaced in 2001 by § 1-203. The 1987 version of this section is still in effect in about 11 states, but this probably makes no difference, because revised § 1-201 (37) and new § 1-203 are almost identical (except that the definition of “present value” was moved to § 1-201(28)). “[U]nder revised [New York] § 1-201(37) applicable to this dispute, the intention of the parties has been abandoned as a proper tool by which to distinguish a true lease from a disguised security interest and replaced by an evaluation of the economic structure of the particular transaction.” In re Ecco Drilling Co., 390 B.R. 221, 226 (E.D. Tex. 2008).
13. Whether a leased aircraft must be registered in the name of the lessee as owner is not determined by statute or regulation, but under an opinion of the FAA’s Chief Counsel (the “Leiter Letter”), which in substance says that a full payout lease makes the lessee the owner. Treatment of Leases with an Option to Purchase for Aircraft Registration, 55 Fed. Reg. 40502 (1990); see Dean N. Gerber, Aircraft Financing, in 2 SHRANK & GOUGH, supra note 3, chap. 17, § 17:4.6[B] (hereinafter Gerber).
 work very hard to arrange their transactions so as to be leases for one purpose but not for another.  The accounting rules, on the other hand, have followed a very different path, relying heavily on multiplication and literal reading of complex, ad hoc provisions.14  At this writing, the difference between the accounting rules and everyone else’s rules seems about to widen further.16 
Terms such as lease, finance lease, and financial lease may be used broadly or narrowly. If we use them narrowly, under a “true lease,” the lessor has a reasonable expectation of some meaningful residual value in the goods,  or, in a tax case, the lessor has the “benefits and burdens” of ownership or there is “economic substance” or profit potential in the transaction.17  A “finance lease,” when that is a term of art in U.S. law, is a true lease in which the lessor and the supplier are separate—a three-party transaction—and only the supplier, not the lessor, has responsibility to the lessee for the quality and performance of the goods.1918  “Financial lease,” which is not a term of art in U.S. commercial law, is broader and may include financing of the entire economic value of the goods.20
In the vast majority of cases, leases, like most contracts,  are performed by the parties and never tested, approved or disapproved by any court or governmental agency. Nevertheless, usually they are tested by lawyers and accountants who are not employees of the parties, in the absence of whose favorable opinions the transactions will not go forward. For example, a major leasing transaction involving an aircraft, a ship, or rolling stock normally requires a legal opinion 

14. In particular, a “synthetic lease” is in substance a loan secured by the financed goods; however, it is documented as an operating lease—and therefore “offbalance-sheet”—for accounting purposes but a loan for tax purposes. Changes in the relevant accounting standards and the disclosure rules of the Securities and Exchange Commission have made synthetic leases less attractive, but they continue to be used and recognized. See generally W. Kirk Grimm, Michael G. Robinson & Arnold G. Gough, Jr., Synthetic Leasing, in 2 SHRANK & GOUGH, supra note 3, chap. 23. See also infra  note 97.
15. See text infra, following note 110.
16. See text infra at notes 117-121.
17. For a more detailed definition, see U.C.C. § 1-203.
18. For a more detailed discussion, see infra notes 101-106 and accompanying text.
19. See U.C.C. § 2A-103(1)(g).
20. Some of the legislative history of the Bankruptcy Reform Act of 1978 suggests that a “financing lease” is a disguised security interest, as opposed to a true lease. See In re Winston Mills, Inc., 6 B.R. 587, 594 (S.D.N.Y. 1980). This may account for some of the erroneous explanations of “finance lease” in law-review articles and elsewhere. The better practice, when discussing U.S. law, is to avoid the term “financing lease” entirely (although it cannot be avoided when discussing U.S. accounting rules).
21. The lease, whether of real or personal property, has traditionally been understood as a conveyance of a property right, but in modern U.S. commercial law a lease of personal property is understood primarily as a contract. An interesting discussion of the corresponding development in the law of real estate leases is John V. Orth, Leases: Like Any Other Contract?, 12 GREEN BAG 2d 53 (2008), 

Download

Thursday, January 2, 2020

A Review of “Conceptualising Home: Theories, Laws and Policies”


INTRODUCTION

There are a range of legal contexts in which a coherent legal concept of home could be usefully employed, including the conflict of interests between the occupiers of a property as a home and other parties with „non-home‟ interests in the property, for example, creditors.  The discussion of legal approaches in this area in Chapter Two has highlighted two key issues. Firstly, the idea that an occupier has an interest in the property linked to use and occupation as a home is clearly present in legal discourse.  The idea of the occupier‟s home interest has often penetrated policy debates, whether in the context of Law Commission reports, Parliamentary debate or judicial reasoning.  However, it is also clear that notwithstanding the persistence of home-type interests in discussion concerning creditor/occupier disputes, the creditor almost always succeeds in forcing the sale of the property once the debtor is in default.   When the home interest comes up against the financial claims of creditors to the capital asset represented by the home, the difference between these types of claim is stark. While the creditor‟s financial claim is objectively measurable and easily valued in money terms, the „home‟  interest is often dismissed as a chimerical concept, not subject to legal proof, not „real‟ in the way that the creditor‟s financial claim is real, and therefore an interest
that the court cannot protect.1

1  For example, in Le Foe v Le Foe [2001]EWCA Civ 1870 Ward LJ recognised that the disputed property:

„…has  been her home and  her  mother‟s  home.   There is huge emotional investment in it.‟; [10] before concluding that: „…the protection of her emotional security…is, of course, an interest I cannot protect.‟ [13] The portrayal of the home interest as incomprehensible to legal reasoning is captured in Lord Scott‟s description
The systematic priority accorded to commercial claims rather than home interests is maintained by the following cycle of events: starting from the presumption that the interests of creditors ought to prevail on economic policy grounds, the cycle follows: creditors ought to prevail, so there is no need to investigate the meaning and value of the home interest.  The home interest is not explored in the courts therefore creditors continue to prevail.  This book starts from the premise that the importance of home, and the impact of losing one‟s home on occupiers, demands a more explicit analysis of the other side of the equation.  Drawing on research in other disciplines which has established the authenticity of home meanings, the elements that go to make up home interests, and the very real consequences, for an occupier, of losing one‟s home involuntarily, it seeks to identify some of the values of home which might inform a legal concept of home, and so be „weighed in the balance‟ on the occupier‟s side when decisions involving conflicts between home interests and commercial interests are considered by the courts.   If there was some framework by which the home interests of occupiers could be recognised in law, this would facilitate legal policymakers – both legislators and the judiciary – in attaching appropriate weight to the occupier‟s home interest when balancing it against the creditor‟s financial, „non-home‟ interest.
This chapter focuses on the initial premise from which the cycle of reasoning outlined above  originates:  the  presumption  that  the  occupier‟s „home‟  interest  can  be  dismissed without any real attempt to unpack the occupiers‟ claim, since economic policy dictates that the interests of secured creditors must prevail in any event.  The general trend has been to accept that: „…where there are debts outstanding, a sale should be ordered…‟2  As Gibson LJ
stated in Bank of Ireland Home Mortgages Ltd v Bell: „…a powerful consideration is and

in London Borough of Harrow v Qazi [2003]UKHL 43, of the „home‟  interest as: „…something  ethereal,

floating in the air, unconnected to bricks and mortar and land.‟ [145]

2 Re Lowrie [1981]3 All ER 353 at 355-6, per Walton LJ.
ought to be whether the creditor is receiving proper recompense for being kept out of his money, repayment of which is overdue.‟3    This pro-creditor position can be justified on several grounds.  For one thing, the debtor owes a contractual obligation to the creditor, by facilitating the exercise of the creditor‟s remedies of possession and sale, the court is merely enforcing that contract.   Another frequently cited argument is the importance of protecting the creditor in order to ensure that they remain willing to lend money to home owners.  Since the expansion of owner occupation depends on the availability of credit, it is reasoned, the law must safeguard that flow of credit by protecting creditors in the event of default.  In fact, as Lord Templeman suggested in a House of Lords debate on the subject:
No one has great sympathy for lenders or bank…[but] the point is that at the end of the day it is the borrower who pays, unless there is some speedy and efficient method of conveyancing.‟4
These arguments appear to have largely been accepted, without question, in this jurisdiction.

Neither policymakers nor legal academics have questioned the idea that  the commercial interests of creditors must be protected and prioritised over other types of claim, such as home interests.   However, this discourse is largely unarticulated, but rather implicit to the policies adopted in Parliament and in the courts.
The  following  sections  will  consider  the  economic  arguments  that  have  been advanced to support the routine prioritisation of the commercial claims of creditors over the home interests of occupiers.  These arguments in support of the pro-creditor bias will then be evaluated  against  a  range  of  theoretical  perspectives  drawn  from  different  schools  of economic thought.  Finally, this chapter will consider the broader economic consequences of
repossession and loss of home, as identified by social analysis.  The aim of this chapter is to

3 [2001]2 All ER (Comm) 920, [31].

4 437 HL Deb (5th Series) col 650 (15 December 1982) Lord Templeman.
demonstrate that, while the idea that creditors must generally prevail has become trite, the economic and social consequences of repossession and forced sale are not straightforward but highly complex.  Rather than simply presuming that creditors must win, there is a need for further consideration concerning the appropriateness of the balance currently struck between creditors and home occupiers.

ENFORCING THE CONTRACT

From the most simplistic perspective, when the court grants the proprietary remedies of possession and sale – where judicial intervention is necessary in order to achieve these – the court order can be regarded as merely enforcing the contract agreed between the debtor and the creditor when the proprietary security was granted.   A contract is defined as: „…an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognised by law.‟5  The court‟s role in ensuring that contracts are enforced is pivotal, since:
…if there is one thing more than another which public policy requires, it is that men of full age and competent understanding shall have the utmost liberty in contracting, and that their contracts, when entered freely and voluntarily, shall be held sacred and shall be enforced by the Courts of Justice.6
In addition to the general „public policy‟ argument, the court‟s role in enforcing the terms of

the contract is underpinned by both economic and moral arguments.   Taking firstly the
„moral‟ argument, the enforcement of bargains between contracting parties is justified on the basis that, so long as the parties freely entered into the agreement, it creates a reasonable expectation which the law should enforce.  So the argument goes, that: „[w]hen all persons

5 GH Treitel, The Law of Contract (11th edn, London, Sweet & Maxwell, 2003), p1.

6 Printing and Numerical Registering Company v Sampson (1875)LR 19 Eq 462 at 465, per Sir George Jessel.
interested in a particular transaction have given their consent to it and are satisfied, the law may safely step in with its sanctions to guarantee that right be done by the fulfilment of reasonable expectations.‟7
The proposition that valid contracts – freely entered into - should be enforced between

the parties is, at a basic level, difficult to dispute.  However, it is important to bear in mind that, when balancing the interests of creditors and occupiers, the outcome will often have significant impact beyond the contracting parties themselves.   Although a creditor has no direct right of action against the non-debtor occupier, the exercise of remedies against the secured property itself has obvious implications on those in occupation.   While the issues
surrounding the relationship between creditor and debtor have been extensively analysed,8
less attention has been focused on the consequences for non-debtor occupiers, and the weight which ought to be attached to the home interests of such occupiers in competitions with creditors.   Yet, if the debtor shares the home with others – either non-debtor adults or

7  D Hughes Parry, The Sanctity of Contract in English Law (Hamlyn Lectures, London, Stevens & Sons Ltd,

1959), p4.  As Professor Goodhart later echoed: „…the moral basis of contract is that the promisor has by his promise created a reasonable expectation that it will be kept.‟; AL Goodhart, English Law and the Moral Law (Hamlyn Lectures, London, Stevens & Sons Ltd, 1952) p10.  Hughes Parry went on to suggest that the moral dimension to the sanctity of contract was rooted in the ecclesiastical courts: „[t]here is no doubt but that the association of a breach of contract with the sin of breach of faith in the ecclesiastical courts and the readiness of the Court of Chancery to regard failure to perform one‟s promises as tantamount to bad faith and dishonest dealing, combined to give to contracts a measure of religious blessedness and to breaches of contract a mark of sinful or unethical aberration.‟; above, p 8.
8 See for example, I Ramsey (ed), Debtors and Creditors: A Socio-legal Perspective, (Abingdon, Professional,

1986); G Howells (ed) Aspects of Credit and Debt (London, Sweet & Maxwell, 1993); J Ford, The Indebted Society: Credit and Default in the 1980s (London, Routledge, 1988), Elliott, Credit, the life of Commerce: being a defence of the British Merchant against the unjust and demoralising tendency of the recent alterations in the laws of Debtor and Creditor; with an outline of remedial measures (1845).
children – they will obviously be affected by the enforcement of proprietary security against the property. While it is reasonable to argue that:
The fact that all persons whose interests are affected by an arrangement have freely and with full knowledge agreed on that arrangement is, in general, cogent evidence in favour of its justice;9
the application of this reasoning in the context of possession actions presumes that „all

persons whose interests are affected‟ will have been party to the contract.  While the trend in legal policy after the decision in Williams & Glyn’s Bank Ltd v Boland10 has been to ensure, so far as possible, that all adult occupiers are joined in credit transactions affecting the shared home, a number of issues remain outstanding.
For one thing, the fact  that a non-debtor occupier has not consented to a credit transaction  goes  only  to  the  question  of  whether  or  not  the  non-debtor‟s share  of  the ownership of the property will take priority over the creditor‟s proprietary interest.  So, where an occupier is joined or consents to the transaction, they agree that the creditor‟s proprietary interest will take priority over their claim.  Again, the arguments for enforcing this contract –
so long as it was freely entered into and with full knowledge11 - are valid.  However, there are

two major gaps in this reasoning.  Firstly, even if a creditor does not succeed in establishing priority  over  the  non-debtor  occupier‟s share,  this  does  not  preclude  the  creditor  from applying to the court for an order for sale.  Furthermore, as the discussion in Chapter Two has
demonstrated,  in  the  vast  majority  of  cases,  the  court  will  grant  the  order  for  sale

9 Hughes Parry, above n7, p4.

10 [1981]AC 487; for discussion of this decision and the consequences that followed, see ch 2.

11   The potential difficulties associated with the  validity of consents from home sharing sureties are  well rehearsed; see, for example, B Fehlburg, Sexually Transmitted Debt: Surety Experience and English Law (1997, Oxford, Clarendon Press); R Auchmuty, „Men Behaving Badly: An Analysis of English Undue Influence Cases‟ (2002)11 Social and Legal Studies 257.
notwithstanding the non-debtor‟s interest.   Rather than enabling the occupier to retain the

home, this claim becomes a claim against the capital proceeds following the forced sale.

Secondly, a distinction may be made between debts which are secured against the property ab initio, and usually with the consent of any adult occupiers, and cases in which the creditor does not demand proprietary security at the time of the transaction, but later attempts to „inflate‟ his claim by seeking to secure the debt against the debtor‟s property ex post facto, for example, through a judicially imposed charging order.   Even when a creditor does not obtain proprietary security at the time of the credit transaction, the Charging Orders Act 1979 allows the creditor to obtain a charging order against the debtor‟s property.   The charging order confers proprietary security over the debtor‟s property through court order rather than contractual agreement.  This has implications, in turn, on any non-debtors who occupy the property as their home.   As the discussion of the legal policies surrounding the grant of charging orders against jointly owned land in Chapter Two has demonstrated, the court‟s jurisdiction to grant a charging order secured against a debtor‟s beneficial interest in co-
owned land12  - and thus affecting a non-debtor‟s property - was conferred in the Charging

Orders Act 1979.  However, the discussion that preceded this Act indicated that the outcome of this extension in the court‟s jurisdiction was more significant than the policymakers had expected.   In fact, Law Commission had anticipated that the existence of a charging order against the shared property would not render the non-debtor co-owner vulnerable to a forced sale at the hands of a creditor.13   The Commission predicted - wrongly as it turned out – that a
court would refuse to follow the grant of a charging order with an order for sale when other

12 Charging Order Act 1979, s 2(1)(a)(ii).

13  See generally, L Fox, „Co-owners,  not Co-owers: Legislative and Judicial Policy in Relation to Charging

Orders and Co-ownership‟ (1998)29 Cambrian Law Review 9.
(non-debtor) co-owning occupiers would be affected.14    However, the decisions in Lloyd’s Bank plc v Byrne15 and Barclay’s Bank plc v Hendricks,16 when the court ordered sale of the defendants‟ homes, involved just such circumstances: in both cases the debtor‟s wife was a
co-owner and occupier of the family home, which had become subject to a charging order. Even though, in each case, the debtor‟s wife was neither a debtor herself, nor had she consented to the use of her home as security, the clear principle that emerged from these cases was that: „[w]here there was a conflict between a chargee‟s interest in a matrimonial home and the interests of the innocent spouse, the interests of the chargee prevailed except in
exceptional circumstances.‟17

The issue of affecting parties other than the debtor(s) through the enforcement of creditors‟ actions for possession and sale is complex, and often clouded by law‟s attitude towards the relationship between the debtor and the non-debtor occupier.   Non-debtor occupiers stand outside the contractual relationship between the creditor and the debtor. However, although it is sometimes suggested that both the creditor and the non-debtor occupier are „innocent victims‟ of the debtor‟s default, the classification of non-contracting occupiers as „innocent‟ parties is not unproblematic.   In fact, it has been suggested that occupiers – for example, the debtor‟s partner – cannot properly be regarded as innocent of the debtor‟s default in this context, either because there is a suspicion that the debtor and his or
her occupying partner may have colluded to defeat the creditor‟s claim,18  or because non-

14 Law Commission, Charging Orders, Law Com No 74 (1976, London: HMSO) para 71.

15 [1993]1 FLR 369.

16 [1996]1 FLR 258

17 Ibid.

18 Even in relation to Williams & Glyn’s Bank Ltd v Boland [1981]AC 487 – the high-water mark of pro-wives judicial policy, the shadow of collusion has been raised.  Gray & Gray make this suggestion with their comment that: „…the wife was not locked in mortal combat with her husband.‟; KJ Gray & SF Gray, Elements of Land
debtor occupiers are regarded as having already enjoyed the benefits of the loan, and „must take the good times with the bad.‟19  These ideas appear to implicitly underpin the balancing exercise between creditors and non-debtor occupiers.   For example, in discussion of the decision in Williams & Glyn’s Bank Ltd v Boland20  – the high-water mark of pro-wives judicial policy - the shadow of collusion has been raised, with the observation that: „…the wife was not locked in mortal combat with her husband.‟21  Templeman J, who heard the case at first instance, observed that the system governing security transactions affecting the home
could prove difficult to operate if a wife: „…could say or allege at any time that he or she had contributed to the purchase price.‟22  The suggestion was that a wife who had no formal legal ownership interest may claim an interest in the property under an implied trust, ostensibly against  her  husband,  but  with  the  actual  purpose  of  defeating  the  creditor‟s action  for possession and sale.
However, this is unlikely to arise in many cases, in practice, since creditors follow a practice of identifying, and seeking consent from all adult occupiers, unless they disclaim any interest in the property.  Rather, the issue at stake for these co-owning occupiers is the
conversion of their interest in the home itself into a claim against the proceeds of sale,

Law (4th Edn, 2005, Oxford, Oxford University Press), para 12.209, footnote 2.  Templeman J, who heard the case at first instance, observed that the existing system could prove difficult to operate if a wife: „…could say or allege at any time that he or she had contributed to the purchase price.‟; Boland (1978)36 P&CR 448 at 454.
19 See M Freeman, „Wives, Conveyancers and Justice‟ (1980)43 Modern Law Review 692, where, in relation to

the Court of Appeal‟s decision in Williams & Glyn’s Bank Ltd v Boland (which was affirmed by the House of Lords), Freeman noted that: „This was not a case in which a wife had been deserted by her husband who might well have been concerned to defeat her interest. On the contrary, there is nothing to suggest that the lives of Mr and Mrs Boland were other than models of domestic felicity.‟; at 696.
20 [1981]AC 487.

21 Gray & Gray, above n18, [12.209], footnote 2.

22 (1978)36 P&CR 448 at 454.
without their involvement in the transaction upon which the creditor relies for his contractual rights.  When this consequence is justified by reference to the relationship between husband and wife, this raises major issues regarding the presumptions that are made about that relationship, and particularly about the autonomy of the non-debtor partner, and the degree of control that partner – often the female partner – is given over her ownership interest in the property.   This argument may be countered with the proposition that the non-debtor co- owning occupier must „take the good times with the bad‟. As Freeman suggested, in relation to the decision in Boland:
Had Mr Boland‟s building business prospered, no doubt Mrs Boland would have shared in the increased standard of living made possible by the successful use of capital provided by the Bank.   Marriage is, after all, a partnership to which both parties contribute.  Is there any justification for departing from the normal principle of partnership, under which profits are shared if things go well, but losses are shared if
they go badly?23

Once again, this argument does not adequately justify the proposition that the enforcement of the debtor‟s contractual relationship with the creditor is the basis for the presumption in favour of creditors that has dominated discourse in this area, even where other co-owning occupiers are affected by the outcome.  The principles that govern these disputes have been developed under the ambit of property law and contract.   Consequently, notwithstanding
reform endeavours to the contrary,24 there are no „special rules‟ for spouses when a creditor

23 Freeman, above n19, at 696.

24  After the decision in Boland, the Law Commission proposed that the rules governing priority should be altered by legislation providing that creditors were only required to make inquiries from spouses in occupation, but not from other occupiers: Law Commission, The Implications of William’s and Glyns’ Bank Ltd v Boland, Law Com No 115 (1982).  Although these proposals were put before Parliament in the Land Registration and Law of Property Bill 1985, the Bill was withdrawn from the Parliamentary calendar due to lack of time, and
seeks possession and sale of the home.  The idea that the general approach adopted by the courts can be justified on the grounds that spouses, having entered the contract of marriage with each other, can be regarded as „throwing their lot in with each other‟, such that a judgment creditor of one spouse should be permitted to procure the sale of the jointly owned home, does not provide an adequate justification for a principle that applies across the gamut of creditor/occupier contests.
Whether the dispute concerns the priority of interests between a creditor and a co- owning non-debtor occupier, or the creditor‟s action for possession and sale of the jointly owned land, the same set of principles apply whether the co-owning occupiers are spouses, cohabitants or non-conjugal home sharers.   For example, although, as the House of Lords recognised in Williams and Glyn’s Bank Ltd v Boland, the decision in that case had social
implications for wives,25 it was not because a „special protection‟ was extended to them, but

because a discriminatory barrier that had previously prevented the law from recognising the occupation of a co-owning spouse had been removed.  The Boland decision can be described in short hand as establishing that: „…if there is actual occupation, and the occupier has rights, the purchaser takes subject to them.‟26  Thus it was true to say that:
…the appeals [did] not…involve any question of matrimonial law, or of the rights of

married women, or of women as such.  Exactly the same issue could arise if the roles

when the Bill was re-introduced the following year, to deal with unregistrable leases and the abolition of the minor interests index in unregistered land, the provisions relating to inquiries were not included.
25   Lord Scarman recognised: „…the  undoubted fact that, if the two  wives succeed, the protection of the

beneficial interest which English law now recognises that a married women has in the matrimonial home will be

strengthened.‟; [1981]AC 487 at 510.

26 Ibid at 504, per Lord Wilberforce.
of husband and wife were reversed, or if the persons interested in the house were not married to each other.27
Similarly, in relation to the decision to order the sale of a co-owned property, the relevant principles and provisions apply to all co-owners, not merely to spouses.  Consequently, any explanation of the policy adopted by the court across the range of contexts in which these actions  arise,  that  seeks  to  explain  the  court‟s approach  by  reference  to  the  marital relationship, must be incomplete.
Not  only  is  the  idea  that  the  creditor‟s contractual  obligation  must  be  enforced regardless of the consequences for other, non-debtor co-owners insufficient justification for the persistent pro-creditor approach adopted by the English courts, but it is highly undesirable from a gender perspective.  By permitting that a non-debtor co-owner, who has no contractual relationship with the creditor, can find their interest in their home relegated to a claim against the proceeds of the sale of the property without any involvement with the creditor, but based on their relationship with their co-owner, this legal doctrine raises difficult issues about the presumptions made by English law about the consequences of co-owning property.  While the presumptions outlined about are more understandable in the context of marital relationships, the argument that non-spouses (whether conjugal cohabitants or non-conjugal home sharers) should be regarded as having formed such a partnership, rendering their co- owned home vulnerable to forced sale because of actions taken by one co-owner outside the context of the joint venture of co-ownership – for example, when one co-owner‟s personal debts are secured against the jointly owned property by means of a charging order  - is difficult to justify.
As a result, it is suggested that, notwithstanding the contractual obligation between

creditor and debtor, the strength of „enforcing the contract‟ arguments must vary from case to

27 [1981]AC 487 at 502.
case.   For one thing, a distinction can be drawn between acquisition and non-acquisition credit: while the occupier clearly benefits from acquisition credit since it provided the home in which they live, when dealing with non-acquisition credit, it will not always be clear that the non-debtor occupier has benefited directly or even indirectly from the transaction. Furthermore, the idea that the non-debtor co-owning occupier‟s interest can be dismissed with the suggestion that they may be in collusion with the debtor or that they „must take the good times with the bad‟ imposes a paradigm on all co-owners that is rooted in presumptions about marital partnership.  Such presumptions, while arguably justifiable on a technical basis between spouses, are inappropriate for other contexts.  The issues raised by the paradigm of collective interests in a shared home are considered in more detail in Chapter Seven, where it is argued that it would be preferable, from both a gendered and a general justice perspective, to view home sharing individuals as autonomous individuals, focusing on occupation of the home per se rather than the occupier‟s relationship with a debtor or membership within a
„family unit‟.

A related issue to be considered in this regard is the significance of the „enforcement of contracts‟ argument with regard to the treatment of child occupiers.  The interests of child occupiers are distinguishable from those of adult non-debtor occupiers on several grounds.28
A minor cannot hold legal title to land, and, in the absence of express declaration, is unlikely
to acquire an equitable interest in the property.29   In addition, contracts executed by minors in relation  to  an  interest  in  land  are  voidable  on  majority,  at  the  minor‟s behest.30      The

28 For a detailed discussion of child occupiers and home, see ch 9.

29   The  principles of  resulting and  constructive trust,  rooted  as  they are  in  the  requirements of  financial contribution or an express agreement, arrangement or understanding that ownership of the property will be shared (Lloyd’s Bank plc v Rosset [1991]1 AC 107) are unlikely to give rise to interests in favour of children.
30 Clayton v Ashdown (1714)2 Eq Ca Abr 516; Whittingham v Murdy (1889)60 LT 956; Thurstan v Notts PBBS

[1902]1 Ch 1; Orakpo v Manson Investments Ltd [1978]AC 95.
marginalisation  of  child  occupiers  with  regard  to  the  creditor/occupier  paradigm  is highlighted by the fact that, even following the decision in Williams and Glyn’s Bank Ltd v Boland,31 when creditors became alerted to the necessity of obtaining consent from persons in actual occupation of property in order to ensure the priority of their charge, it became routine to seek consent from adult occupiers only.   In fact, as the Court of Appeal confirmed in Hypo-Mortgage Services Ltd v Robinson,32 even children who have a beneficial interest in the property following a declaration of trust are not regarded as being in „actual occupation‟ for the purposes of overriding status under section 70(1)(g) of the Land Registration Act 1925. When dealing with child occupiers, the child‟s interest in the property as a home is irrelevant so far as either property law or the law of contract is concerned.  Furthermore, the idea that a child occupier may have colluded with the debtor to defeat the creditor‟s claim, or that the child has benefited from the advance either directly or indirectly, and so must take the good times with the bad, is wholly inapt.
The suggestion that allowing a secured creditor to force the sale of a home in which the creditor has a security interest (even if that interest only extends over a part share of the ownership) is merely „enforcing the contract‟ has provided a short-hand explanation for the approach adopted in many creditor/occupier contexts.   However, the argument that the interests of creditors must prevail over those of occupiers in order to satisfy the contractual obligations entered into by the parties does not provide a complete justification for disregarding the home interests of occupiers.  There is obviously more to it than that.  The following section considers another argument often advanced to support the pro-creditor position: the idea that commercial interests must prevail over home-type interests on the
grounds of economic efficiency.   When it comes to enforcing proprietary security in an

31 [1981]AC 487.

32 [1997]2 FCR 422.
economy that depends on credit, it has been suggested that creditor‟s actions against secured property must be enforced, since: „[e]conomic self-interest cannot afford the general disappointment of creditors‟ expectations.‟33   In the context of owner-occupied housing, one of the issues that has influenced legal policy is the potential impact of refusing sale on the willingness of creditors to lend money for home ownership.

The availability of credit for home ownership

Looking beyond the issues concerning the enforcement of security contracts, the priority accorded to the concerns of the creditor in the context of actions against domestic property is also based on economic arguments linked to the availability of credit.   There can be little doubt that the expansion of owner occupation, characterised by Lord Diplock in 1970 as the:
„…emergence of a property-owning, particularly a real-property-mortgaged-to-a-building- society-owning democracy‟;34 depended – and continues to depend - on the availability of credit.35      Thus,  in  light  of  the  expansion  of  home  ownership,  the  priority  accorded  to creditors‟ rights of enforcement on default became incontrovertible.36   The caution: „Remove the legal sanction and men will give credit with more care.‟;37 seems to have significantly
influenced  the  development  of  legal  policy  in  creditor/occupier  disputes.    Before  the

33 Hughes Parry, above n7, p4.

34 Pettitt v Pettitt [1970]AC 777 at 824, per Lord Diplock.

35 See further, ch 5.

36 It is interesting to note, in passing, Sir Gordon Borrie‟s observation that: „…no Beveridge, no government set out a policy for Parliamentary approval that credit should be made so widely and readily available or on what conditions…commercial concerns made commercial decisions that fulfilled a growing public urge to borrow.‟; G Borrie, The Credit Society - its benefits and burdens, (Eleanor Rathbone Memorial Lecture, Liverpool, Liverpool University Press, 1986), p3.
37 K Llewellyn, „What price contract? - An Essay in Perspective‟, (1931)40 Yale LJ 704 at p725.
introduction of the Matrimonial Homes Act 1967, one member of the House of Lords argued that  whatever  measures  were  enacted,  they  ought  not  to:  „...make  it  too  difficult  for  a husband, when he is looking for a matrimonial home, to borrow money.‟38   This issue has re- emerged time and again when legislators and courts have justified their pro-creditor approaches.  In fact, the arguments concerning willingness to lend are often expressed in a roundabout fashion, as protecting the occupier‟s interests, rather than focusing solely on the creditor‟s claim.  Thus, as Lord Templeman suggested in a House of Lords debate following the decision in Boland: „[n]o one has great sympathy for lenders or bank…[but] the point is that at the end of the day it is the borrower who pays, unless there is some speedy and efficient method of conveyancing.‟39    Any incursion into the protection of the creditor‟s ability to realise the security would, it was presumed, not only inhibit dealings in property, but would also: „...add to the expenses and complications of mortgages on houses and other dealings.‟40
It is equally clear that the availability of funds for the acquisition of domestic property

is not the only issue at stake here.  In Barclay’s Bank Plc v O’Brien,41  it was clear that the House of Lords was concerned with the ability of a home owner to capitalise on their equity in the home, in order to obtain funds for other activities, such as business enterprises.  Lord Browne-Wilkinson stated that:
…it is important to keep a sense of balance in approaching these cases.  It is easy to allow sympathy for the wife who is threatened with the loss of her home at the suit of
a rich bank to obscure an important public interest viz, the need to ensure that the

38 275 HL Deb (5th Series) col 46 (14 June 1966), Lord Cohen.

39 437 HL Deb (5th Series) col 650 (15 December 1982) Lord Templeman.

40 275 HL Deb (5th Series) col 32 (14 June 1966), Lord Derwent.

41 [1994]1 AC 180.
wealth currently tied up in the matrimonial home does not become economically sterile.  If the rights secured to wives by the law render vulnerable loans granted on the security of matrimonial homes, institutions will be unwilling to accept such security, thereby reducing the flow of loan capital to business enterprises.   It is therefore essential that a law designed to protect the vulnerable does not render the
matrimonial home unacceptable as security to financial institutions.42

The willingness of creditors to lend money to home owners – either for the acquisition of the property,  or,  subsequently,  against  the security of the debtor‟s equity in  the home  –  is considered in this section.  One of the curious aspects of the reasoning set out above – the idea that creditor‟s will refuse to lend money unless their rights are strongly protected on the debtor‟s default – is that while the logic of this reasoning has rarely been questioned, it has been subjected to relatively little critical analysis.
In  1931,  Karl  Llewellyn  acknowledged,  in  relation  to  the  argument  that  any diminution in the legal sanctions available to the creditor would have a negative effect on the availability of credit, that: „Speculation is unfortunately much easier than finding out, as well as less useful…My own guess is that in the main writers, both legal and other, tend to over estimate heavily the effects of law…‟43   Since then, empirical analysis has been carried out
concerning the effect of personal bankruptcy exemptions on credit supply and demand,44

which  indicated  that  higher  exemptions  have:  „…a significant,  positive  effect  on  the probability that households will be turned down for credit or discouraged from borrowing.‟45
Furthermore, this empirical analysis has also indicated that the effect of lowering creditor

42 Ibid, at 188.

43 Ibid, at 725, footnote 47.

44 R Gropp, JK Scholz & M White, „Personal Bankruptcy and Credit Supply and Demand‟ (1997)112 Quarterly

Journal of Economics 217.

45 Ibid¸ at 220.
protections on credit availability is spread disproportionately across borrower income groups. While high-income households had the most to gain from high exemptions – that is, when creditor protections are lowered  - low-income households experienced greatest difficulty obtaining credit in these circumstances.  Thus, Gropp et al concluded that:
…while generous state-level bankruptcy exemptions are probably viewed by most policy-makers as  benefiting less-well-off borrowers, our results  suggest  that  they increase  the  amount  of  credit  held  by  high  asset  households  and  reduce  the availability of credit to low-asset households; ie, they redistribute credit toward borrowers with high assets.46
The consequences, for the borrower, may take various forms, ranging from higher interest

rates and higher qualification requirements for loans, increased collateral requirements, or more vigorous screening of loan applications.   Gropp et al suggested that since low-asset households pay higher interest rates in high exemption states, in contrast to high-asset households, who either have assets greater than the bankruptcy exemption level or are in a position to offer lenders greater collateral, lower income borrowers are more likely, when creditor protections are reduced, to experience difficulty with credit availability.
These findings would appear to support the argument that, unless the law protects creditors, it is consumers – particularly, it would appear, low income consumers – who will be adversely affected because they will find it more difficult to obtain credit.  However, even though this premise appears to be supported by empirical analysis of the credit market, the application of this principle in the context of legal policy for creditor/occupier disputes indicates a presumption in favour of ensuring the widespread availability of credit, regardless of the debtor‟s ability to repay.   The policy of ensuring widespread availability of credit –
particularly for low-income households – is intrinsically linked to the political ideology of

46 Ibid.
home ownership, which is analysed in more detail in Chapter Five.  The policy of successive British governments throughout the twentieth century in favour of home ownership depended on the availability of credit finance to fund owner-occupation.   The implications of this policy, particularly with reference to low-income households, will be considered further in the next section.  One issue which is noteworthy at this stage, however, is that the economic analysis that has influenced the development of legal doctrine in the field of creditor actions against domestic property has been selectively focused on the availability of credit finance to fund homeownership.
This relatively narrow perspective has prioritised the availability of credit over and above other measures of economic efficiency in credit markets.  The argument that creditors‟ rights must be protected in order to ensure that credit finance remains widely available presumes that:
the primary economic function of the credit market is to provide cheap funds, and that this  function  can  only  be  accomplished  when  creditor  rights  are  protected  and sanctions on non-performing debtors are enforced.47
This outlook has attracted considerable criticism by several commentators, who argue that in

assessing the performance of the credit market, the availability of cheap credit has been inappropriately emphasised at the expense of other important factors – such as effective screening  by  the  lender,  insuring  risk-averse  entrepreneurs  and  protecting  overconfident
individuals and households.48

47  AJ Padilla & A Requejo, The Costs and Benefits of the Strict Protection of Creditor Rights: Theory and

Evidence (2000, Washington DC: Inter-American Development Bank, Research Network Working Paper #R-

384), p5.

48  Ibid, p6.   See also, M Manove & AJ Padilla, „Banking (Conservatively) with Optimists‟ (1999)30 Rand Journal of Economics 324; M Manove, AJ Padilla & M Pagano, „Creditor Rights and Project Screening: A Model of Lazy Banks‟ (Boston, MA, Mimeographed document, 1999); cited in Padilla & Requejo, ibid.
The links between legal policies in the context of creditor protections and these broader measures of economic efficiency was highlighted by Posner, in his seminal text, The Economic Analysis of Law.  Posner argued that these other factors - which can be summarised as effective gate-keeping by creditors – must be brought to bear when considering the law‟s attitude towards creditor protections.   For example, although it is generally assumed that where the law provides a high degree of creditor protection against default, this will have positive results in terms of credit availability, Posner cautioned that when lenders are aware that their interests will typically be preferred in the event of default by the debtor, they will be inclined to assume unjustified risks.  Higher creditor protections reduce the risks associated with lending for creditors, so encouraging riskier lending practices, which have been linked
to  higher  rates   of  bankruptcy.49         Yet,   while   lower   creditor  protections   encourage

entrepreneurship, they are also linked to higher interest rates and higher rates of default. Although Posner acknowledges that the outcome of his analysis is ambiguous,50 the complexity of economic efficiency arguments in the context of creditor protections casts some doubt on the narrow approach that has appeared to inform legal analysis.  While the
pro-creditor position has been justified in legal discourse by reference to the need for widely

49  „Some [US] states have generous household exemptions for insolvent debtors, others chintzy ones.  In the former states, the risk of entrepreneurship is reduced because the cost of failure is less, but interest rates are higher because default is more likely and the creditor‟s position in the event of default is weaker.  And note that higher interest rates make default all the more likely.  Cutting the other way, however, is the fact that in low- exemption states lenders‟ risk is less, which induces lenders to make more risky loans, ie loans li kely to end in bankruptcy.  It is therefore unclear whether there will be more bankruptcies in the high-exemption states or in the low-exemption states.‟; RA Posner, The Economic Analysis of Law (Boston, Little, Brown and Company,
1992), pp440-441.

50 Similarly, Padilla and Requejo‟s empirical study of the costs and benefits of strict creditor protections found no conclusive evidence on the sign and magnitude of the effect of creditor rights protection on credit market efficiency; above, n47.
available credit to fund home ownership, the focus on lending volume, at the exclusion of other measures of market performance, such as default rates, is questionable.  It may even be the case that economic efficiency in the credit market is not determined by the degree of legal protection afforded to creditors, but by other factors altogether.  In fact, several studies have suggested that an effective judicial system and macroeconomic stability are more significant as determining factors for the development and optimal performance of the credit market than
the  degree  of  legal  protection  conferred  on  creditors.51        If  the  legal  approach  to

creditor/occupier contests is to be informed by economic analysis, a more comprehensive view of economic efficiency is required.  A broader range of economic (and non-economic) costs, linked to the creditor/occupier dispute, are considered further in later sections of this chapter.   Firstly, however, it is important to recognise another of the policy factors underpinning the pro-creditor preference of current law and policy: the goal of widening participation in the home ownership market.

‘Widening participation’ in the home ownership market

To date, the influence of economic analysis in the creditor/occupier context has emerged most strongly in relation to the availability of credit – that is, the willingness of creditors to lend money, either for the acquisition of the owned home (acquisition finance), or against the security of such a property (non-acquisition finance).  On the one hand, concerns regarding the availability of acquisition finance are clearly influenced by the government policy of
expanding  home  ownership,  discussed  in  Chapter  Five.    The  issue  that  has  dominated

51 R La Porta, F Lopez-de-Silanes, A Shleifer et al, „Legal Determinants of External Finance‟ (1997)52 Journal of Finance 1131-1150; R La Porta, F Lopez-de-Silanes, A Shleifer et al, „Law and Finance‟ (1998)106 Journal of Political Economy 1113-1155; M Meador, „The Effects of Mortgage Laws on Home Mortgage Rates‟ (1982)34 Journal of Economics and Business 143 at 147.
economic  analysis  in  the  legal  context,  in  respect  of  acquisition  credit,  has  been  the willingness of creditors to lend capital to prospective home buyers, and so to support the government‟s policy of widening access to home ownership.   If the protection afforded to occupiers in their homes vis-à-vis creditors were to be bolstered, it is thought that this could potentially have a negative effect on the availability of acquisition credit, and so undermine the viability of widespread owner occupation.  On the other hand, concerns linking the pro- creditor approach that has emerged in legal analysis of the creditor/occupier dispute have also been informed by a policy of promoting the „usability‟  of the home as security for non-
acquisition finance.52   When considering the impact on non-acquisition credit, any diminution

in creditor protections could make it more difficult to secure subsequent credit against the owned-home, and so potentially inhibit entrepreneurial activity.  The concerns raised by each issue are clearly linked to distinct policy objectives: if the object is to support the expansion of home ownership, the key consideration must be the position of creditor supplying acquisition credit.  On the other hand, if the policy concern at stake is the „usability‟ of the home as a financial asset to support other activities, then the economic considerations at play must  be  evaluated  in  light  of  questions  concerning  the  desirability  of  facilitating  the
securitisation of non-acquisition debts on the (family) home.53

The previous section has indicated that the economic issues at stake in the creditor/occupier context are more complex than the discourse of credit availability would suggest.     However,  even  within  a  relatively  narrow  perspective  that  focuses  on  the availability of credit, the idea that it is necessarily desirable for credit to be readily available –
particularly for low-income households – is questionable.  The empirical findings discussed

52 See above, n41-42 and associated text.

53  While some commentators argue that the ability to release capital from your owned home is one of the principal advantages of owner occupation, others oppose the use of the home in this way; see further, ch 1.
above suggested that lowering creditor protections would not impact particularly on high- income households so far as credit availability is concerned, but could have negative effects on lending volume to low income households.   Where this is presented as an argument against attaching weight to the interests of occupiers – because „at the end of the day it is the consumer who pays‟ –  it is worth considering the  value of ensuring the availability of acquisition credit and non-acquisition credit for low-income households.
In relation to the „usability‟ of the home as a financial asset to support other activities, arguments asserting the importance of strict creditor protections to enable home owners to use their properties as collateral security for non-acquisition debts are cast in an interesting light by evidence that the value of the home as a financial asset, which can be utilised to fund other activities, is limited for low-income households.   Smith has argued that the owner- occupied home is increasingly regarded as a repository of wealth – by both the owner- occupier and the state – and that the desire to release with wealth through securitisation of credit is strong, as wealth tied up in the home is currently regarded as: „…more “spendable”
now than it will be ever again.‟54   However, in a recent study of low-income home owners,

Burrows and Wilcox found that the homes of low-income households are not as „usable‟ as security for non-acquisition credit, but rather that: „[t]he housing assets of low-income home- owners are tied up in their home for the duration of their lifetime, and provide very limited opportunities for them to alleviate their poverty.‟55  For low-income households, the idea that equity  in  the  home  is  used  to  fund  other  activities  through  the  securitisation  of  non-
acquisition credit was not supported by the research.   If concerns about the links between

54  S Smith, Banking on Housing: Speculating on the role and relevance of housing wealth in Britain (Paper prepared for the Joseph Rowntree Foundation Inquiry into Home Ownership 2010 and Beyond, 2005), p2.
55  R Burrows & S Wilcox, Half the poor: Home-owners with low incomes (London, Council of Mortgage

Lenders Research Report, 2000), p77.
lending volume and creditor protections are directed towards the use of the home as an asset against which to secure non-acquisition finance, then the evidence that lowering creditor protections  has  more impact  on  low-income households  should  be reviewed  against  the research  findings  that  suggest  that  low-income  households  are  unlikely  to  utilise  their property in this way, in any event.  This is not to say that some low-income households may wish  to  use  their  property  in  this  way,  however,  if  the  pro-creditor  position  that  has influenced creditor/occupier contests to date is justified by reference to economic consequences, a more subtle analysis of the effects of legal doctrine on the economic interests of the relevant parties must be carried out.
In relation to acquisition finance, the picture, once again, is complex.   On the one hand,  the  availability  of  acquisition  credit  for  low-income  households  has  particular resonance in light of the culture of home ownership and the benefits associated with buying your own home – whether in respect of the individual home owner‟s well-being, the effects on  stable  family  life  or  the  positive  impact  on  communities  –  have  become  socially
embedded.56   However, on the other hand, it has been suggested that the key housing issue in

contemporary Britain, and for the foreseeable future, is the sustainability – rather than the expansion – of home ownership.57    The widespread availability of cheap credit for house purchases has meant that the proportion of home owners with low incomes has increased dramatically.  In fact, 32% of those classed as „poor‟ in the UK are owner occupiers subject
to a mortgage. 58   Furthermore, since low-income households are at greatest risk of default, it

56 See further, ch 5.

57 D Maclennan, G Meen, K Gibb & M Stephens, Fixed Commitments, uncertain income: Sustainable owners- occupation and the economy (Housing Research 228, London, Joseph Rowntree Foundation, 1997).  See also, J Ford, R Burrows & S Nettleton, Home Ownership in a Risk Society: A social analysis of mortgage arrears and possessions (Bristol, Policy Press, 2001).
58 Burrows & Wilcox, above, n55, p77.
has been argued that the risks associated with home ownership – especially those associated with health and family life59 - must be re-evaluated in the context of poverty research.60   The range of economic and social issues associated with mortgage possession actions and low- income households support the argument that the strict protection of creditor‟s rights should be analysed not merely in terms of creditor availability, but in relation to overall market efficiency,  including  the  rates  of  default  and  the  costs  associated  with  default  and enforcement of security.
The issues associated with the expansion of the home ownership sector are considered further in Chapter Five, while the costs of possession actions are discussed below.  Although there are undoubtedly significant benefits to be reaped from home ownership, some households find owner occupation unsustainable, which leads to default, repossession and major economic, social and emotional losses.  For these households, it is arguable that their interests would be better served by encouraging creditors to act as effective gate-keepers, and to follow responsible lending practices, rather than focusing exclusively on lending volume. This  has  repercussions  for  legal  analysis  which  purports  to  assert  that  high  creditor protections are, „at the end of the day‟, in the interests of the consumer.   It is also worth bearing  in  mind  that  when  creditors  are  highly  protected  against  default,  there  is  less incentive for them to negotiate, restructure and reschedule payments with defaulting debtors.
So far as the economic argument is concerned, it is clear that the position is more complex than the apparently simplistic admonition that „money will not be lent‟, or „at the end of the day it is the borrower that pays‟.  However, even if these axioms concerning the consequences  of  reducing  the  degree  of  creditor  protection  could  be  substantiated  by
empirical evidence, this would not necessarily be the end of the story.  Perhaps, for those who

59 See further, below.

60 See R Burrows, Poverty and Home ownership in contemporary Britain (Bristol, Policy Press, 2003).
persist in valuing the availability of credit over and above other – including other economic - considerations,61  the task of conceptualising home may remain meaningless.   In fact, from this perspective, the conceptual underdevelopment of home rather accommodates the continued pre-eminence of the creditor‟s interests.  However, the validity of adopting a pure economic efficiency approach is in itself questionable when viewed from a broader perspective.   Bearing in mind that, historically, the promotion of homeownership was not purely driven by market considerations but was also significantly influenced by socio-cultural goals,62 the suggestion that law‟s response to creditor/occupier disputes should be rooted only in economic cost/benefit analysis, without taking account of other considerations, is anomalous.   This is particularly pertinent in light of the current movement, in a range of disciplines, to re-evaluate market practices from more social perspectives.63   The next section will consider some of the considerations that might be taken into account when pursing such an avenue of inquiry.

ALTERNATIVE PERSPECTIVES ON STRIKING THE BALANCE

Notwithstanding the complexity of the issues surrounding the provision of credit for home ownership, the „efficiency model‟ that appears to have influenced the current pro-creditor stance when determining disputes between creditors and occupiers appears concerned with only one aspect of the socio-economic context of conflicts involving home – that is, the
availability of credit.  Furthermore, as the discussion in Chapter Two has demonstrated, there

61 Overlooking, for example, the economic and other costs of repossession discussed below.

62 See ch 5.

63   Susan Smith discusses: „…the  struggle to reclaim markets for social ends  which is now appearing in literatures from international political economy to science and technology studies, from the sociology of finance to the world of economic geography, from political philosophy to grass roots practice.‟, above, n54, p33.
is little evidence that other factors – either in relation to economic efficiency, or non- economic factors - are taken into account when the court is balancing the home interests of occupiers against the commercial claims of creditors.
The previous section has suggested that the issue of credit availability is only one of the factors that should be regarded as relevant to any economic analysis of the creditor/occupier context.   This section moves beyond that position, to discuss the broader notion  of  economic  efficiency which  has  implicitly underwritten  the  pro-creditor  stance adopted in legal discourse.   The constraints that characterise narrowly framed economic analysis – particularly the overwhelmingly privileged status conferred on market efficiency relative to other goals - have attracted criticism from various quarters.  As Quigley has argued in the housing context, even where economic efficiency can be established: „many find the
efficient outcome unpalatable.‟64    The following sections consider some of the theoretical

analyses underpinning the proposition that legal discourse should  look beyond a simple efficiency analysis of credit transactions, to take account of wider „justice‟ and „social values‟ considerations.

‘Law and market economy’

The proposition that „there‟s more to it than efficiency‟ has attracted considerable attention

from critical economic theorists in recent years.  For example, the „law and market economy‟

school65 argues that, while economic efficiency is one factor which can be taken into account


64 JM Quigley, „Why Should the Government Play a Role in Housing? A View from North America‟ (1999)16

Housing, Theory and Society 201.

65 This branch of critical economics can be found in the work of Robin Paul Malloy: see generally, RP Malloy, Law  and  Market  Economy:  Reinterpreting  the  Values  of  Law  and  Economics (Cambridge,  Cambridge University Press, 2000); RP Malloy, Law in a Market Context: An Introduction to Market Concepts in Legal Reasoning (Cambridge, Cambridge University Press, 2004).
when thinking about law, law‟s concerns go beyond economic efficiency to include considerations of justice, fairness and morality; consequently, exchanges cannot be viewed purely in terms of efficiency maximisation, but must also be embedded in social and community values.  Applying this reasoning to the context of creditor/occupier conflicts over the home, it could be argued that the non-economic preferences of occupiers – their practical, psychological, social, cultural and even emotional interests in their homes – are significant values that should be taken into account when determining the legal issues at stake, even though such interests are not readily translatable into monetary value.  Thus, it is argued that while issues pertaining to the availability of credit and the interests of creditors are certainly relevant to the balancing of creditors‟ and occupiers‟ claims, there are also other considerations to be brought to bear.  One inherent difficulty, however, is the very nature of these „other‟ considerations.   Since „home interests‟ are inherently intangible, and to date have not been enumerated or analysed within a legal framework, a dual difficulty arises.  For one thing,  in  order to  justify the  development  of a  concept  of home  in  the context  of creditor/occupier disputes, it is necessary to demonstrate that there is a „case to answer‟ for tempering  the  protection  of  creditors‟ interests  with  other  values.    However,  without unpacking  the  meanings  of  home  and  analysing  the  occupiers‟ various  interests  within alternative legal frameworks, it is difficult to represent such claims in terminology that is recognisable to economists – or indeed to lawyers.
In Law and Market Economy,66  Malloy critiqued the traditional law and economics

movement for: „…borrow[ing] too heavily from positive economics without acknowledging

that the tools and methods of economics are directed at a different „end‟ than that of law.‟67

Malloy particularly emphasised the fact that: „The assumptions of the economist embody

66 Ibid.

67 Ibid, p8.
certain subjective choices concerning what gets measured and valued and what is ignored or excluded‟;68 with the result that the conclusions reached: „…reflect these assumptions and constraints.‟69  Where traditional economic analysis regards money as: „…a symbolic sign or representation of all values‟;70 Malloy argues that:
…money…can only represent value in some respects, not in all respects.   Money cannot express or interpret all social values and, therefore, it cannot be a universal medium for perfect exchange and substitution.   For example, money cannot meaningfully capture important environmental values, the value of child bearing and child rearing, nor can it capture social values such as love, affection, and respect.  Yet,
we know these values are important to many communities.71

The   dichotomy   that   Malloy   is   seeking   to   demonstrate   is   clearly   evident   in   the creditor/occupier context.  While the creditor‟s interest is easily quantifiable in money terms, the occupier‟s interest in retaining the property for use and occupation as a home, although undoubtedly „of value‟, is less readily calculable.
The outcome of legal balancing exercises between the commercial claims of creditors and the home interests of occupiers is also consistent with Malloy‟s theory that failure to recognise non-financial values: „…privileges the value of those things that are more easily quantifiable  while  conventionalising  the  habit  of  assuming  the  superiority  of  highly monetized relationships.‟72    This effect can be clearly observed in the context of conflicts between  the  readily  quantifiable  commercial  claims  of  creditors  and  the  non-financial
interests of occupiers in retaining their home for use and occupation as a home.   Malloy

68 Ibid, p9.

69 Ibid.

70 Ibid, p18.

71 Ibid, pp18-19.

72 Ibid, p19.
argues that in order for economic analysis to remain useful and relevant, it must be tempered with other values, including moral, social and political interests.73     Applying this line of reasoning  to  the  context  of  the  creditor/occupier  dispute,  it  is  readily  apparent  that  the currently prevailing pro-creditor bias in English law cannot be justified in the absence of some attempt to unpack and to conceptualise the occupier‟s home interests.  Only once this process has been carried out, can the court legitimately claim to balance the competing interests at stake.

Feminist economics and the ‘masculinity’ of land law

The ordering of economic analysis around the discourse of efficiency, to the overwhelming exclusion of other criteria of economic (and other type of) well-being, has also been criticised by feminist economic theorists.  Feminist economic analysis seeks to challenge the claim to neutrality  and  objectivity  that  characterises  neoclassical  economics.     While  law  and economics scholars emphasise the purported neutrality of their pursuit of efficiency, feminist economic analysis seeks to re-cast traditional market economy as sexually-specific and its
basic unit of analysis – the „rational economic man‟ – as masculine in gender.  Aspects of

73 As Malloy argued in an earlier essay: „…American society is confronted with many complex social problems. Evaluating and resolving these problems require that policymakers appeal to many interdisciplinary theories to achieve a better understanding of the problems and to move closer to a reasonable corrective response.  From this perspective, economic analysis can be a useful tool in the evaluation of law and social policy.   But economics, like other disciplines, has its limitations.  In a complex society, rights are not always absolute; once there is a retreat from the absolute, lines have to be drawn by an imperfect process of balancing competing interests.   Some of these interests are economic interests, but, unfortunately for the usefulness of economic analysis, other interests such as political and moral interests must also be considered,‟; RP Malloy, „Equating Human Rights and Property Rights – The Need for Moral Judgment in an Economic Analysis of Law and Social Policy‟ (1986)47 Ohio State Law Journal 163 at 171.
feminist economic analysis shed interesting light on the current treatment of the creditor/occupier conflict in English law.
Firstly, from a feminist perspective the lack of attention given to the argument on behalf of the occupier in legal disputes involving creditors can be attributed, in part, to the apparent subjectivity – and therefore „femininity‟ - of the occupier‟s home interest.  One of the hurdles that stand in the path of developing a legal concept of home is the idea that
„home-type‟ interests are anathema to legal reasoning.   Indeed, home is an essentially subjective phenomenon.   It does not appear to be easily quantifiable, and the value of the
„home‟ interest is not readily susceptible to legal proof.  These characteristics have led the court to dismiss the idea of home in law as: „…something ethereal, floating in the air, unconnected to bricks and mortar and land.‟74   Furthermore, home interests are not generic, but  vary  from  one  context  to  another.    Empirical  research  has  established  that  not  all occupiers value their homes in the same way.  Different individuals may have different levels of attachment to their properties.   For instance, Wikstrom‟s research indicated that while:
„[i]n some cases these bonds [to the home] seemed to be so strong, that breaking them by moving would lead to disaster [while] [f]or some young people, the flat was just a place where they slept and stored their belongings.‟75   Indeed, as Hoffman J acknowledged in Re Citro, when balancing the commercial interests of creditors against the home interests of occupiers: „[i]t is very hard to see how they can be weighed against each other, except in a
way which involves some value judgment on the part of the tribunal.‟76

74 London Borough of Harrow v Qazi [2003]UKHL 43 at [145].

75    T  Wikstrom,  „The   Home  and  Housing  Modernisation‟   in  DN  Benjamin  (ed),  The  Home:  Words, Interpretations, Meanings, and Environments (Aldershot, Ashgate, 1995), p268.
76 [1991]Ch 142 at 150; Nourse LJ quoted from Hoffman J‟s comments in the High Court decision.
These characteristics present obvious impediments when it comes to assessing the balance to be struck between creditors and occupiers, from a law and economics perspective. However, feminist critics argue that while  traditional economic analysis seeks to avoid:
„…areas where strong normative interests are at stake‟;77   it is important to recognise that

these interests are both relevant and significant, since: „…economic analyses that explicitly recognise the values they embody are more honest and objective than analyses that make claims of value-free neutrality‟78   Furthermore, feminist economic thought claims to provide the tools by which to broaden the scope of economic analysis, and take account of the full range of interests at stake in any given context, as:
…issues…that are often seen to be too value-laden by traditional economists are viewed  as  legitimate  areas  of  inquiry  by  feminist  economists  who  accept  that economic questions involve values and value-judgments.79
Yet, even looking beyond the mere question of subjectivity per se, feminist economic thought

is particularly pertinent to the legal recognition of home interests, specifically when balanced against the commercial claims of creditors.
It is interesting to note that the prioritisation of the commercial claims of creditors involves  the  elevation  of  their  „objective‟, rational,  measurable  and  easily  quantifiable interests, over and above what are perceived as the more „subjective‟, irrational, emotional and intangible interests of occupiers in their homes.   This can also be constructed as the
prioritisation of (what are perceived to be) „masculine‟ traits over (what are perceived to be)


77 SF Feiner and BB Roberts, „Hidden by the Invisible Hand: Neoclassical Economics Theory and the Textbook Treatment of Race and Gender‟, in AL Aerni & K McGoldrick (eds) Valuing Us All: Feminist Pedagogy and Economics (Michigan, University of Michigan Press, 1999), pp43-44.
78 J Peterson, „Addressing US Poverty in Introductory Economics Courses – Insight from Feminist Economics‟,

in Aerni & McGoldrick, ibid, p80.

79 Ibid.
„feminine‟ values.80   The weight attached to the security interests of creditors, and the lack of exposition regarding the home interests of occupiers provide an apt illustration of law‟s tendency to favour the „rational‟ interests of „economic man‟.81    Nelson provided a vivid illustration of the contrast between the interests at stake in her description of the „Cartesian model  of  objectivity‟,  as:  „…the abstract,  general,  detached,  emotionless,  „masculine‟ approach taken to represent scientific thinking…radically removed from, and clearly viewed as superior to, the concrete, particular, embodied, passionate, „feminine‟ reality of material life…‟82  Nelson‟s observations about the way in which „masculine‟ and „feminine‟ interests are ordered is clearly reflected in the conflict between the commercial claims of creditors and the home interests of occupiers.   While the creditor‟s claim to the abstract capital asset represented by the property can be characterised as masculine, rational, easily quantifiable,
„knowable‟, the material concerns associated with using and occupying the property as a

home can be construed as a „feminine‟ interest.  The ethos of legal policy, which recognises

80  „Masculine  knowing characterises itself as rational, self-interested, hierarchical and, above all, abstracted from His emotional life and physical body, being concerned with the fittest ideas in a competitive market.  In His book, feminine (un)knowing is inevitably His converse: intimate, nature, material, emotional.‟; K Green,
„Being Here – What a Woman Can Say About Land Law‟, in A Bottomley (ed) Feminist Perspectives on the

Foundational Subjects of Law (London, Cavendish, 1996), p83.

81 Hewitson has described „rational economic man‟ as androcentric on the grounds that he is conceptualised as:

„a  selfish, radically separate individual divested of those traits and involved in those activities traditionally associated with women. These traits and activities are consequently devalued and rendered very nearly invisible within the neoclassical framework, while roles and traits traditionally associated with men are extolled.‟; GJ Hewitson, Feminist Economics: Interrogating the Masculinity of Rational Economic Man (Cheltenham, Edward Elgar, 1999), p70.
82  JA Nelson, „The study of choice or the study of provisioning?  Gender and the definition of economics‟, in

MA Ferber & JA Nelson (eds) Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics (Chicago, University of

Chicago Press, 1993), p25.
and elevates the creditor‟s claim while underrating, if not totally overlooking the occupier‟s

home interest, is wholly consistent with the model set out in Nelson‟s analysis.83

If neoclassical economics is primarily concerned with rational individual choices, competitive markets, market efficiency, and abstract scientific reasoning, it has much in common with the central tenets of English land law.  The distinction set out above – between
„masculine‟ and „feminine‟ interests – and the ordering of abstract, rational claims over material and subjective interests  – is clearly reflected in the description of land law as aspiring to the status of a „rational science‟.  Although law, as a system created by human beings to regulate human conduct, cannot be an exact science, the aim of developing a system which will be closely analogous to the „hard sciences‟ is most evident in the field of land law. English land law has been described by leading commentators as:
…display[ing] many of the features of a closed system of logic or an autopoietic order, prompting immediate analogies with mathematics and, more particularly, with the  discipline  of  Euclidean  geometry…every  strategic  move  is  dictated  by  an arbitrarily predetermined set of foundational principles…property in land „behaves‟ in a manner just as predictable and verifiable as any other branch of rational science.84
Although  this  apparently  strict  rationality  cannot  be  absolute,  and  must  sometimes  be

mediated by other values, Gray & Gray argue that the extrinsic values brought to bear in contexts such as mortgage (or landlord) possession actions also favour commercial interests
rather than „home-type‟ interests.85    In relation to dealings between creditors and occupiers,

83  Nelson goes on to say that: „[n]ature,  childhood, bodily needs, and human connectedness, cut off from

„masculine‟ concern in the Cartesian split, remain safely out of the limelight‟; ibid, p26.

84 Gray & Gray, above, n21, pp204-5.

85  For a discussion of the commercialism of the 1925 legislation, and its role in justifying the über-rational

approach of English land law, see A Bottomley and N Jackson, „Shifting Conceptual Frames: Experiences of
they identify a rhetoric within which: „…relationships are strictly commercial, bargaining is hard-nosed, social bondings are minimal and the value attached to land is primarily, perhaps even exclusively, an „exchange value‟.  Altruism is in very short support; we are talking money.‟86  Thus, not only does the central core of strict logic and rationality in (property) law tend to favour the objectively measurable (in money terms) interests of creditors, over and above the subjective, intangible, non-financial „home‟ interests of occupiers, but the values by which this rationality is tempered also tend towards the financial interests of commercial parties rather than the non-financial, social, psychological or emotional „home‟ claims of occupiers.
There is a clear resonance between the disciplines of neoclassical economics and English land law.  This is also reflected in critical analyses – particularly feminist critique – of both disciplines.  For example, when Green examined the pursuit of a „scientific‟ approach in land law, she identified the characteristics outlined above – the association with mathematics, the preference for abstract, rational claims - as typically „masculine‟. In fact, Green stated that:
Of all academic pigeonholes, property law (and its exemplar, land law) is the epitome of a masculine knowledge.  It is perceived as one of the most difficult core subjects, one of the most rigorous, that requires a love of maths, an aptitude for chess; the abstract play of interests in land is a war-game for minds.87
The parallel with neoclassical economics is emphasised in Green‟s suggestion that:

Teaching Land Law‟ (Paper delivered in WG Hart Workshop, London, 1993; held at the Institute of Advanced

Legal Studies, University of London), p6.

86  KJ Gray & SF Gray, „The Rhetoric of Realty‟ in J Getzler (ed) Rationalizing Property, Equity and Trusts: Essays in Honour of Edward Burn (2003, London: Butterworths), p241.
87 Green, above n80, p93.
The rules maintain their logic and predictability for rational men; distance and a certain ruthlessness are also persuasive of land law‟s masculine world view…All the rules are judged rationally, according to their fitness for their purpose: the test is whether they render the market more or less efficient.88
The significance of this ethos in respect of the creditor/occupier context is evident.   The

prioritisation of commercial interests, such as the creditor‟s interest in the secured home as capital - over and above the use value of the home to occupiers - is clearly facilitated by the apparent masculinity of land law‟s self-identity.   On the one hand, it is clear that values associated with „the market‟, and so, by extension, with reason and rationality, are lauded,89 while, on the other hand, non-economic interests are cast as „non-legal‟, and consequently dismissed.90
When considering the role of gender in legal  discourse, the „masculinity‟  of the

creditor‟s commercial claim provides a perfect foil to the „femininity‟ of the occupier‟s home

interest.  Yet, the significance of critical feminist analysis, when applied in this context, goes

88 Ibid, p101.

89 „Commentators have seen land law‟s function as providing the „certainty‟ essential to the smooth running of the market: conveyancing must be facilitated so that rational men know where they stand.  Reason is seen to demand that the needs of property owners, self-interested and rational individuals in the market place, override the needs of those who are different: weaker or poorer, or in a different way defined as Other.‟; ibid, pp93-4. Green later added that: „…it is clear that land law can be represented as a typically masculine pursuit.  The land lawyer‟s object is to provide certainty by manipulating scientifically derived and maintained classifications of
„interests in land‟.   This certainty, predictably, is necessary to facilitate the activities of rational, autonomous

actors in the market place.‟; ibid, p95.

90  „…the law constructs itself precisely by excluding that which is considered non-legal…The „rightness‟ of objectivity, rationality, scientificity and independence…obtains its force from the exclusion of a culturally devalued „feminine‟ or wrong way…‟; M Davies, „Feminist Appropriations: Law, Property and Personality‟ (1994) Social and Legal Studies 365 at 376.
beyond the specific outcome in possession actions.   Rather, it is indicative of the more general difficulties associated with developing a concept of home in law.  While commercial interests „fit‟ readily into the framework of interests that are recognised by property law, the relationship between an occupier and his or her home, inherently intangible and difficult to define, is not readily comprehensible to lawyers.  Legal analysis, particularly in the field of
property law, tends to favour the rational, the objective, and the tangible:91  interests which

conform to the „hard nosed‟ masculinity of land law.  The proposition that a property may be meaningful, in a social, psychological and emotional way, is totally at odds with these types of values.  Furthermore, this incongruence has become increasingly marked, as land law has been „bureaucratised‟, from the introduction of title registration in the final decades of the nineteenth century, through the 1925 legislation, and most recently in the Land Registration Act 2002.  The link between home interests and the philosophy of „dwelling‟ is explored in Chapter Four.  The concept of „dwelling‟ as the way in which humans live in the world laid the foundations for an understanding of home as: „an emotionally based and meaningful
relationship between dwellers and their dwelling places.‟92  However, the bureaucratisation of

land law has caused a decisive shift in the frame of reference underpinning ownership and occupation of land.
This is clearly evident in the philosophy of the Land Registration Act 2002.  The Land
Registration Act 2002 has altered the landscape of land law in several major respects.   In their seminal textbook, Gray & Gray state that:

91  For further discussion, see, for example, D Sugarman, „Legal  Theory, the Common Law Mind and the

Making of the Textbook Tradition‟ in W Twining (ed) Legal Theory and the Common Law (Oxford, Blackwell,

1986).

92 K Dovey, „Home and Homelessness‟, in I Altman & CM Werner, Home Environments (New York, Plenum

Press, 1985), p34.
There has always been an instinctive bias in favour of transactional certainty in the land market and this perceived imperative has now acquired a heightened emphasis with the enactment of the Land Registration Act 2002.   By various means this legislation infuses a new quality of rationality into dealings with land…The 2002 Act accordingly oversees an intensified system of almost universal recordation of property rights in the Land Register, thereby sharpening up the effects of dealings between strangers  and  reducing  potential  threats  to  any  title  taken  by  a  transferee  or
mortgagee.93

Before the development of title registration, possession was the root of title in land.   The significance of possession in the theoretical framework of property law is considered further in Chapter Six.  According to the common law tradition, physical possession was the basis for presumptive ownership, rather than abstract title.
The material fact of possession was the basis for the doctrine of seisin, a principle which: „…expressed the organic element in the relationship between man and land and as such provided presumptive ownership within the medieval framework of rights in land.‟94  As Alice Ehr-Soon Tay wrote in 1978:
…it is because all proprietary and possessory rights ultimately stem from enjoyment that seisin lies at the very root of the development of the English law of property and of the Englishman‟s concept of freedom – of his home as his castle.  The common law, then, begins with and long maintains a bias in favour of the factual situation – the citizen‟s actual behaviour and powers against the claims or privilege and authority as
such…The role of the underlying seisin-possession concept in the common law is to

93 Gray & Gray, above n18, [2.48].

94 KJ Gray & PD Symes, Real Property and Real People: Principles of Land Law (London, Butterworths, 1981)

pp48-49.
recognise and protect those still important areas in which men live, work and plan as

users…95

This account of the significance of possession in the common law tradition of land law highlighted the weight that was attached to the material fact of dwelling on land, of living and using and occupying the property.
The shift away from this type of system is associated with the introduction of title registration.   As the system of title registration has developed, and particularly with the enactment of the Land Registration Act 2002, it has affected a shift in emphasis: „…from possession to title, from empirically defined fact to state-defined entitlement, from property as a reflection of social actuality to property as a product of state-ordered or political fact.  In short, instead of the citizen telling the state who owns land, the state will henceforth tell the
citizen.‟96     Even  prior  to  the enactment  of the 2002  Act,  Green  identified  the trend  of

bureaucratisation in land law, and suggested that it was significant in signalling: „…a distancing from the material and subjectively known (feminine) place to an intellectual and objective (masculine) space.‟97
The particular implications of gendered perceptions of home values are explored in

greater depth in Chapter Eight, which unpacks the development of feminist legal theory with regards to the concept of home, and analyses the ambiguities of home for feminist commentators against empirical studies concerning the meaning and values of home and the experiences of mortgage possession for men and women.   Green has argued that women‟s
interests in land have often been „invisible‟, as: „…there are no official statistics on the

95 A E-S Tay, „Law, the citizen and the state‟, in E Kamenka, R Brown, A E-S Tay, (eds) Law and Society: The

Crisis in Legal Ideas (London, E Arnold, 1978), p11.

96 Gray & Gray, above n86, p245.

97 Green, above, n87, p95.  The philosophical study of dwelling, space and place is considered in more detail in ch 4, below.
ownership of land by women, or on the value of their shares in land, their dispossessions or evictions.‟98  Although there is a dearth of quantitative data on issues concerning women and property ownership  within  the land law system,  Chapter Eight  will  draw on  qualitative analysis, across a range of other disciplines, on the significance of gender in the creditor/occupier context.  Chapter Eight will also consider the ambiguities surrounding the idea of the home as a meaningful and significant place for women occupiers.
Feminist theorists have traditionally rejected the idea of the „home‟  as place for women,  due  to  the  connotations  that  this  concept  has  traditionally had  with  patriarchy, domination and the confinement of women to the private sphere.   Feminist critics have described „home‟, particularly when associated with the idea of „women in the home‟, as a prison, a place of patriarchy and oppression,99  and in extreme cases a place of violence.100
Home  is  represented  as  the  paradigmatic  „private‟ sphere,  which  both  practically  and

emblematically assists the patriarchal endeavour of keeping women invisible to the law, vulnerable to abuse, and without access to public power.   When conceived within this framework, Valerie Burks argued that feminists must reject home, since: „[f]rom  its very
beginnings, feminism has, in large part, sought to expose the separation of public and private

98 Ibid, p93.

99 B Martin & M Mohanty, „Feminist Politics: What‟s Home Got to do with it?‟ in T de Laurentis (ed), Feminist Studies/Critical Studies (Bloomington, Indiana University Press, 1986) pp191-211; T de Laurentis, „Eccentric Subjects: Feminist Theory and Historical Consciousness‟  (1990) Feminist Studies 16:1:115-150; B Honig,
„Difference, Dilemmas, and the Politics of Home‟, (1994) Social Research 61:3: 563-597.

100 E Stanko, „Fear of Crime and the Myth of the Safe Home: A feminist critique of Criminology‟, in K Yllo & M Bograd (eds) Feminist Perspectives on Wife Abuse. (London, Sage, 1988); E Saraga, „Dangerous Places: The Family as a site of crime‟, in E Muncie, & H McLaughlin, (eds) The Problem of Crime, (London, Sage, 1996); L Moran, „The poetics of safety: lesbians, gay men and home‟, in A Crawford, (ed) Crime, Insecurity, Safety in the New Governance, (Cullompton, Willans Publishing, 2002).
life as a mere fabrication of phallo-centric power structures meant to quell woman‟s political identity and „keep her at home‟.‟101
The association between women and the „home as private sphere‟ are also significant in relation to critical law and economics analysis of the creditor/occupier contest.   The public-private dimension provides another layer of gender differentiation, and demonstrates once again the elevation of that which is perceived to be „masculine‟.  The commercial interests of the creditor are associated with the market – a public arena – and therefore
„masculine‟, while the home – a private space – is associated with „femininity‟.  Furthermore, as Green & Lim asserted: „…the difference matters, because the public is economically and politically more important than the private.‟102   This dichotomy is brought into sharp relief when analysing credit transactions secured against the home – particularly the family home. When home interests are defeated by creditor actions, the outcome can be characterised as:
„…private actions in the family home…being judged by public values – rationality over altruism, competition over co-operation, individual over community, men over women.‟103
Of course, the interests of occupiers encompass financial interests as well as non-economic values, but it is „x‟-factor104 that transforms a house into a home - the social, psychological, emotional responses that create attachments to home – that renders „home-oriented‟ arguments vulnerable, since the proposition that home can encapsulate meanings beyond the physical  structure  of  the  house,  or  the  capital  value  it  represents,  continues  to  present
conceptual difficulties for lawyers.

101 VC Burks, „Women‟s Place: An Arendtian Critique of Feminism‟ (1994)14 Women and Politics 19.

102 K Green & H Lim, „Weaving Along the Borders: Public and Private, Women and Banks‟, in S Scott-Hunt & H Lim, Feminist Perspectives on Equity and Trusts (London, Cavendish, 2001) p91.
103 Ibid, p90.

104 The „x‟ factor is explored further in ch 4, below.
The stark conflict between creditors and occupiers is emphasised once again since, while the „home‟ interest is perceived as „feminine‟, equally so the creditor‟s action to realise the capital value of the property is regarded as a „masculine‟ act.  Rosemary Auchmuty has contrasted the perception of non-economic home values as „important to most women‟ with:
„…the  masculine  concern  for  business  profits.‟105       The  significance,  from  a  gender

perspective, of the automatic priority afforded to creditors in actions against domestic property, is patent.   Yet, gender is not the only issue at stake.   Rather, as Kate Green has suggested,  the  (effectively)  automatic  prioritisation  of  the  claims  of  creditors  over  the interests of occupiers reflects  the way in which  the: „…needs of property owners, self- interested and rational individuals in the market place, override the needs of those who are
different: weaker or poorer, or in a different way defined as Other.‟106   This proposition has
been borne out in the repossession context by numerous empirical studies, which have demonstrated both the salience of home for certain categories of occupier – whether because of low-income;107 age - both for children108 and the elderly;109 disability;110 race;111 or marital

105  R Auchmuty, „The Rhetoric of Equality and the Problem of Heterosexuality‟, in L Mulcahy & S Wheeler

(eds) Feminist Perspectives on Contract Law (London, Glasshouse Press, 2005), p71.

106 Green, above n80, pp93-94.

107 Low-income is an obvious issue in relation to vulnerability to repossession: see, for example, P McCarthy & B Simpson, Issues in Post-Divorce Housing (Aldershot, Avebury, 1991) while the high proportion of low- income households in the owner occupied sector emphasises the extent of the potential for default.  One study suggested that for low-income home owners, the social and economic value of ownership was mitigated by the fact that ownership increases financial and psychological stress among families living on the economic margin: D Balfour & J Smith, „Transforming lease-purchase housing programs for low-income families: Towards empowerment and engagement‟ (1996)18 Journal of Urban Affairs 173; see also L Rainwater, „Fear and the house-as-haven in the lower class‟, (1966)32 Journal of the American Institute of Planners, 23–31.
108 See further, ch 9.

109  Elderly people may be rendered particularly vulnerable as occupier for various reasons, including health problems and financial circumstances, at a time when „home‟ can play a critical role in maintaining their sense of personal identity and independence: see, for example, A Dupuis & DC Thorns, „Meanings of Home for Older Home Owners‟ (1996)11 Housing Studies 485; A Dupuis & DC Thorns, „Home, Home Ownership and the Search for Ontological Security‟ (1998)46 The Sociological Review 24; PC Kontos, „Resisting Institutionalization: Constructing Old Age and Negotiating Home‟ (1998)12 Journal of Aging Studies 167; J Mansvelt, „Working at Leisure – Critical Geographies of Ageing‟ (1997)29 Area 289; G Mowl, R Pain & C Talbot, „The ageing body and homespace‟ (2000)32 Area 189.
110  The issues associated with access to, and support of, homeownership for people with disabilities have

attracted  considerable  critical  attention:  see,  for  example,  S  Galbraith,  „A  Home  of  One‟s  Own‟,  in  A Tymchuck, KC Lakin & R Luckasson (eds), The forgotten generation: the status and challenges of adults with mild cognitive limitations (Baltimore, Brookes, 2001); E Hepp & C Soper, „One family‟s story of homeownership‟ (2000)15 Journal of Vocational Rehabilitation 79; J Klein, „The history and development of a national homeownership initiative‟ (2000)15 Journal of Vocational Rehabilitation 59; J Klein & M Black, Extending the American Dream: Home Ownership for people with disabilities (Durham NH, University of New Hampshire Institute on Disability, 1995); J Klein & D Nelson, „Homeownership for people with disabilities: The state of the states in 1999‟ (2000)15 Journal of Vocational Rehabilitiation 67; J Klein, B Wilson & D Nelson,
„Postcards on the Refrigerator: Changing the power dynamic in housing and assistance‟, in J Nisbet & D Hagner (eds), Part of the Community: Strategies for including everyone (Baltimore, Brookes, 2000); J O‟Brien, „Down stairs that are never your own: Supporting people with developmental disabilities in their own homes‟ (1994)32
Mental Retardation 1.   In addition to the issues concerning physical disability, the  Court of Appeal has recognised, in the context of tenant evictions, that: „To remove someone from their home may be a traumatic thing to do in the case of many who are not mentally impaired.  It may be even more traumatic for the mentally impaired.‟; Manchester City Council v Romano and Samari [2004]EWCA Civ 834, per Brooke LJ.
111  The positive relationship between home, gender and race was explored by bell hooks in Yearning: race,

gender, and cultural politics, (Boston, South End Press, 1990); on the other hand, like gender, race has had implications on the availability, and sustainability of owner occupation: see, for example, JW Frasier, FM Margai & E Tettley-Fio, Race and Place: Equity Issues in Urban America (Boulder, Westview Press, 2003); D Conley, Being Black, Living in the Red: Race, Wealth, and Social Policy in America  (CA, University of
status112 - as well as their heightened vulnerability in relation to possession actions.  Saegert‟s research has suggested that when a person‟s economic and social resources are limited, home and the neighbourhood environment play a critical role in that person‟s life chances and identity.113   Yet, paradoxically, it would seem that those who stand to gain significantly from the individual economic and social/psychological („x factor‟) advantages purportedly associated with home ownership,114 are most vulnerable to repossession and forced sale at the
hands of a creditor.115    Those who have the most to lose in terms of home interest are also

most likely to find the „dream‟ of home ownership turning into a nightmare.

It is clear that, although legal policy in creditor/occupier disputes has been heavily influenced by the economic clout of creditors, when balancing the arguments for and against ordering possession and sale of a home, the current justifications are inadequate.   The argument that, since the extension of homeownership depends on the availability of credit then creditors‟ rights must prevail, suggests that the issues at stake are straightforward and simplistic and that the necessary outcome is obvious.  Creditors must be protected, and the home interests of occupiers must be dismissed.   The discussion above has attempted to
unpack some of the complex issues in play in this context, and to argue that economic

California Press, 1999), W Webster, Imagining Home: Gender, ‘Race’ and National Identity, 1945-64 (London, UCL Press, 1998).
112  The significance of definition of „family‟  in limiting the applicability of the concept of family home is

discussed in ch 7.

113  S Saegert, „The role of housing in the experience of dwelling‟ in I Altman & CM Werner (eds), Home Environments (New York, Plenum Press, 1985), pp289-90; see also A Schorr, Slums and Social Insecurity (Washington DC, US Government Printing Office, 1964).
114 See further, ch 5.

115  This raises potential equality issues, considered further in ch 10, which analyses the treatment of home

interests within human rights frameworks.
efficiency, based on the costs to the creditor, is neither the only option for legal policy makers nor, necessarily, the obvious choice.   The pro-creditor bias that dominates legal discourse concerning creditor/occupier contests is heavily value laden, and neither the issues at stake, nor the full range of costs, have been taken into account in reaching that position.
Furthermore, even if the balancing exercise was envisaged purely in terms of an economic cost-benefit analysis, there are other economic costs to consider alongside the potential  losses  to  the creditor in  the event  of  default.    In  Home Ownership  in  a  Risk Society,116 Ford, Burrows & Nettleton identified several socio-economic consequences resulting from mortgage arrears and repossessions, including financial costs - from outright losses  to  costs  resulting  from  the physical  deterioration  of property  -  to  the social  and psychological costs associated with housing debt, restricted residential mobility and relationship difficulties, as well as health related costs, and administrative costs.  These costs, it was argued, may be experienced by a range of actors: borrowers, lenders, insurers, central government, local government, housing market institutions, labour market institutions, and health services.117    In addition, there may be potential costs to existing homeowners and to creditors if homeownership were to become less popular.   These considerations provide a further challenge to the presumption that appears to have taken hold in the legal domain, that an economic analysis of creditor/occupier disputes can be swiftly executed by identifying and elevating one element of the equation – the idea that by protecting commercial interests, legal policy makers can safeguard the flow of capital into housing.  While this solution may satisfy the interests of individual creditors or landlords, in the long term the ultimate question of
„who pays‟ is much more complex.  If consequentialist economic analysis is the justification

for  allowing  commercial  interests  to  routinely  outweigh  home  interests,  then  there  is

116 Above, n57.

117 Ibid, p108.
currently no indication that all the potential costs - financial and non-financial - have been taken into account.

THE IMPACT OF LOSING A HOME: FROM THE PERSONAL TO THE POLITICAL

The context of disputes between creditors and occupiers provides a stark example of the way in which the values of home to an occupier are actually minimised, especially when weighed against the more tangible claims of creditors, despite the fact that the net result for the occupier, if the creditor‟s claim to the house as security prevails, is often the loss of their home.  One of the issues associated with the arguments surrounding the impact of losing a home, however, reflects an obstacle frequently encountered when dealing with „home-type‟ issues – that is, both the apparent subjectivity of home attachments, and the difficulty in subjecting the personal impact of creditors‟ possession actions on occupiers to legal proof. As one home theorist has suggested in another context: „…the problem lies with the fact that we  are  dealing  with  environmental  intangibles  –  attachment,  grief,  loss  –  which  are
immeasurable, difficult to articulate, and thus easy to ignore by the cost-benefit brigade.‟118

In one sense, the impact of losing one‟s home can only ever be quantified after the event, since: „[b]eing intangible, qualities of home are often only identified when they are lost.‟119
Thus, as Buttimer suggested:
Whether all these values are consciously articulated in legal or behavioural terms does not seem to be the crucial point.  In fact, they are often not brought to consciousness

118 JD Porteous, „Domicide: The Destruction of Home‟ in Benjamin (ed), above, n75, p153.

119 Dovey, above, n92, p56.
until they are threatened: normally they are part of the fabric of everyday life and its taken for granted routines.120
Not only do home values become more easily identifiable when the occupier‟s relationship with the home is threatened, but the argument that home interests are significant and should be protected is brought into sharp relief when creditors bring actions against the property, and the occupier faces the loss of their home.
Empirical studies which have focused on the psychological impact of losing one‟s home identify extreme responses including alienation and grief amongst dispossessed occupiers.121    In Brown and Perkins‟ study of disruptions in place attachment, they found that: „After the development of secure place attachments, the loss of normal attachments creates a stressful period of disruption followed by a post-disruption phase of coping with lost attachments and creating new ones.‟122  Similarly, in „Grieving for a Lost Home‟, Marc Fried considered the crisis of losing one‟s home and concluded that: „…for the majority it seems quite precise to speak of their reactions as expressions of grief.‟123    Victims of home loss reported a range of responses, including:
feelings of painful loss, the continued longing, the general depressive tone, frequent

symptoms of psychological or social or somatic distress, the active work required in

120  A Buttimer, „Home,  Reach, and The Sense of Place‟,  in A Buttimer & D Seamon (eds), The Human

Experience of Space and Place (London, Croom Helm, 1980), p167.

121 See RJ Lawrence, „Deciphering Home: An Integrative Historical Perspective‟, in Benjamin (ed), above, n75, pp61-62; and M Fried, „Grieving for a Lost Home‟ in J Duhl (ed), The Urban Condition – People and Policy in the Metropolis (New York, Basic Books, 1963).
122 BB Brown and DD Perkins, „Disruptions in Place Attachment‟, in I Altman & SM Low, Place Attachment

(New York, Plenum Press, 1992), p279.

123 Fried, above, n121, p151.
adapting to the altered situation, the sense of helplessness, the occasional expressions of both direct and displaced anger, and tendencies to idealise the lost place.124
The dramatic nature of the occupier‟s response to losing his or her home is consistently evident across the literature.  For example, Fried described the effect of forced relocation as:
„…a crisis with potential danger to mental health…‟125   Indeed, Fried‟s views regarding the

detrimental health consequences of losing one‟s  home  have been legitimated by several recent studies into the impact of loss of home on mental and physical health.  The evidence that  has  emerged  from  research  studies  on  this  question,  particularly  in  the  context  of mortgage possession actions, is considered further below.
Although the experience of losing one‟s home will vary from one occupier to another,

there is sufficient evidence of the generally negative effects of home loss to indicate that:

„[g]rieving for a lost home is evidently a widespread and serious social phenomenon.‟126

Fried‟s 1963 research, which focused on the context of urban slum clearage, suggested that the most extreme responses to losing one‟s home – either negative or positive – were likely to arise in only a minority of cases.  He claimed that the experience of home loss was: „…likely to increase social and psychological „pathology‟ in a limited number of instances; and it is also likely to create new opportunities for some, and to increase the rate of social mobility for
others.‟127     In the majority of cases, however, the effects of dispossession were negative,

albeit less extreme.  Fried argued that: „[f]or the greatest number, dislocation is unlikely to have either effect but does lead to intense personal suffering despite moderately successful
adaptation to the total situation of relocation.‟128

124 Ibid.

125 Ibid, p152.

126 Ibid, p167.

127 Ibid.

128 Ibid.
Another  study,  which  examined  the  effects  on  occupiers  of  losing  their  homes because  they  were  to  be  demolished,  also  supported  the  argument  that  the  repossessed occupier experiences a sense of loss that cannot be redressed by simply relocating that occupier, or family, in another housing environment.129   Porteous claimed that: „…domicide
has negative social and psychological effects on its human victims‟;130 regardless of whether

the occupier‟s shelter needs were met in another way.  The significant factor for the occupiers was  forced  relocation  from  their homes.    The  research  indicated  that:  „[c]hange almost invariably involves loss, and bereavement-like symptoms of grief are common among those uprooted and relocated.‟131   It is particularly interesting to note that Porteous related this grief to the loss of the particular property with which the occupier had a „home relationship‟, since even where the occupiers were moved to properties that could be regarded as objectively superior,  they  were  found  to:  „…pay  for  this  in  terms  of  considerable  social  and psychological disruption.‟132
These studies are relevant to analysis of the occupier‟s home interest, and to the legal

concept of home, since both Fried and Porteous were concerned with the consequences, for the occupier, when they were involuntarily dispossessed.  However, some factors distinguish the situations examined in these studies from the context of creditor possession actions.  For one thing, in both studies, the „domicide‟ to which the authors referred involved the destruction of whole neighbourhoods for the purposes of planning or urban development. While this obviously affected the individual occupiers of homes within those neighbourhoods
– and the focus of both analyses was on the personal responses of the dispossessed occupiers

129 Porteous, above, n118.

130 Ibid, p153.

131 Ibid, p159.

132 Ibid.
–  these situations  differ  somewhat  from  the  loss of home through  mortgage possession actions.  For one thing, in the neighbourhood cases, the dispossessed occupiers may be less susceptible to feelings of guilt and shame compared to repossessed occupiers.  For occupiers who lose their homes following default on a debt, there may be a greater feeling of responsibility for the predicament than for those who are dispossessed, like their neighbours, as part of a wider development strategy.  In addition, while the cases involving „domicide‟ affected whole communities, the occupier who loses their home through repossession is more likely to find the experience isolating relative to the wider community.
Yet, statistical research has indicated that while the volume of creditor possession actions has stabilised since the last major recession in the early 1990s, a range of economic factors  have  meant  that  the  „normal‟ level  of  risk  associated  with  mortgage  debt  have increased significantly.133    The economic context of home ownership in the early twentieth century is considered further in Chapter Five.   While the political, social and cultural ideologies of home ownership remain deeply embedded amongst British citizens, the economic experience of home ownership has been affected by a range of systemic factors. These have included the expansion of home ownership, particularly low-income home ownership,  but  without  adequate  governmental  support;  demographic  transformations,
particularly in the shape of higher rates of household dissolution and instability; economic transformations, particularly in relation to employment practices; and the re-structuring of government safety-net provisioning.134      The unsustainability of contemporary home ownership  emphasises  the  growing  incidence  of  occupiers  losing  their  homes  through creditor possession actions.   One consequence of this has been an increase in academic
interest concerning the effects of repossession on occupiers.  The following section considers



133 Ford, Burrows & Nettleton, above, n57.

134 Ibid, chs 2-4.
some  of  the  empirical  research  carried  out  in  recent  years  concerning  the  impact  of possession actions on home occupiers.   This research casts an interesting light on any evaluation of the „costs‟ of creditor protections, both economic and non-economic.

Losing one’s home through creditor possession actions

While loss of home is indeed a subjective experience, the negative (or positive) effects of which will vary from case to case, there appears to be sufficient evidence of the potentially adverse effects of dislocation from one‟s home to justify further consideration of the specific consequences  of  loss  of  home  through  creditor  possession  actions  when  evaluating  the broader policy context of creditor/occupier disputes.  One useful source in this regard is Ford, Burrows and Nettleton‟s qualitative study of the experiences and perceptions of 30 families
with  children  following  mortgage  repossession.135      This  social  analysis  adopted  a  wide

ranging  perspective  in  relation  to  the  costs  of  mortgage arrears  and  possession  actions. Alongside   analysis   of   the   economic   factors   that   have   rendered   home   ownership unsustainable, this study classified the potential range of costs associated with mortgage arrears and possessions, to demonstrate how the impact of possession actions is embedded in society.  These costs are experienced by a range of actors, including borrowers and lenders, but also extending to include insurers, central government, local government, housing market institutions, labour market institutions and health services.  It is suggested that the impact on non-debtor occupiers sharing a home with the borrower could be added to this list.
Ford et al classify these costs as social, social psychological, health, administrative, financial, political and organisational.  For example, lenders and insurers endure the social costs of loss of trust when debtors fall into default and actions for possession are brought.
Housing market institutions experience the social psychological cost of reduced confidence in


135 Ibid, chs 6 & 7.
the sector, while insurers and the labour market may experience health-related costs through increased risk of accident claims and employee absenteeism.    Parties affected by administrative costs include the lender, who must invest resources in pursuing the debt and bringing an action for default; central government, through arrangements for the payment of ISMI (income support for mortgage interest);136 local government, through increased demand for homelessness provision; and the health services, who are liable to face additional demand for services.   The financial costs are particularly widespread, affecting almost all of the parties identified.  The creditor, obviously, faces the prospect of real financial losses, but the borrower also  faces  a range of financial  costs,  such as  administrative charges  from  the
creditor, the burden of residual debt, increased payments and falling into poverty.  Insurers face financial costs through payout on mortgage insurance; financial costs for central government include payments of ISMI and on „mortgage rescue‟ schemes; local government bodies face the financial costs of increased homelessness provision and the provision of housing advice.  The housing market is affected by reduced revenue and a fall-off in housing transactions when home ownership becomes less popular, while the health services face financial costs in respect of additional demand from repossessed occupiers whose mental
health and well-being are affected by the loss of their homes.137

While financial costs, and administrative or resource costs are readily identifiable, and tend to be persuasive both in government policy and legal decision making, it is the social, social psychological and health costs visited upon borrowers and other occupiers that are
more difficult  to  capture.    Ford  et  al  suggested  that  the costs  of mortgage default  and

136  ISMI is a benefit to pay mortgage interest.   It is available, subject to restrictions, to borrowers claiming income support, jobseekers allowance or pension credit.  Although the costs of central government expenditure on ISMI has decreased  with the reduction in state-sponsored safety-nets for home-buyers (see ch 5) total state expenditure on ISMI in 1998/99 was estimated at £650 million; R Burrows & S Wilcox, above n55, p60.
137 See Ford, Burrows & Nettleton, above n57, Table 5.1.
possession actions for borrowers include the social costs of social exclusion, insecurity and reduced standards of living; the social psychological costs include experiencing the stigma of debt as well as reported relationship difficulties, and that these factors, along with the experience of possession itself – which, the study found, led to an increase in feelings of sadness, loss and insecurity – could have implications for mental health and well-being.  The combination of factors linked to the social, social psychological and health consequences of losing one‟s home through creditor possession actions are most readily conveyed by listing
the range of impacts that emerged from this study.138    Ford et al identified consequences

linked to quality of life; social status and identity; personal and family relationships; future aspirations; and health and well being.  These consequences include:

Quality of life

    Homelessness

    Loss of lifestyle

    Poverty

    Long-term debts    Insecure tenancy    Social isolation    Loss of job
    Loss of friends

    Unsuitable accommodation

    Lack of space

    Loss of personal possessions

    No access to credit

138 The factors listed below are set out in Ford, Burrows & Nettleton, above n57, Figure 5.1.

Loss of pets




Social status and identity

    Stigma

    Humiliation

    Embarrassment

    Loss of „owner‟ status

    Sense of failure

    Letting family down    Loss of confidence    Loss of self-esteem    Sense of regret
    Becoming „second class citizens‟

Personal and family relationships

    Marital breakdown    Relationship tension    Split up household    Arguments
    Inability to invest trust in relationships

    Parenting difficulties

Future aspirations

    Financial insecurity

Fear of the future

    Fear can‟t buy again

    Lost „hopes and dreams‟

    No independence

Poverty in old age

Health and well-being

    Poor mental health    Poor physical health    Depression
    Stress

Health implications of loss of home through mortgage possession actions

Mortgage default and repossession are clearly matters of considerable personal stress and distress for the occupiers of the home.  One aspect which has attracted considerable attention in recent literature is the mental and physical health implications of living with mortgage arrears and repossession.139    Research on the relationships between housing and health indicates  that:  „…the  social,  social  psychological  and  health  related  consequences  of
mortgage possession are both dramatic and overwhelmingly negative.‟140   Characteristics of


139 See, for example, S Nettleton, „Losing a home through mortgage repossession: a „new‟ public health issue‟ (1998)8 Critical Public Health 47; S Nettleton & R Burrows, „When a capital investment becomes an emotional loss: the health consequences of the experience of mortgage possession in England‟ (2000)15 Housing Studies
463; E Kempson, A Bryson & K Rowlingson, Hard Times?   How poor families make ends meet, (London, Policy Studies Institute, 1994); S Middleton, K Ashworth & R Walker, Family fortunes: pressures on parents and children in the 1990s (London, CPAG, 1994); E Kempson, Life on a Low Income (York, Joseph Rowntree Foundation, 1996).
140 Ford, Burrows & Nettleton, above n57, p113.
the experience of arrears and repossession include living with debt, uncertainty and lack of control.  Falling into arrears and facing the prospect of repossession is „a stressful life event‟, and the social and social-psychological consequences of being in arrears and experiencing repossession are thought to: „…help to explain the link between problematic homeownership and poor health.‟141
In their study, Ford, Burrows and Nettleton linked the experience of living with

mortgage arrears to: „…stress, social isolation, social exclusion and a loss of social status and valued identity.‟142    Other features of living with debt included social isolation, strain on personal  relationships,  and  a  feeling  of  shame  and  stigma,143   all  of  which  are  factors associated with poor health.   In addition to this, the prospect of repossession actions was
recognised  as  causing  considerable  stress.    The  process  of  possession  actions  for  the borrowers surveyed was characterised by uncertainty, insecurity and lack of control, and this exacerbated the adverse health implications of living with debt.144   The mortgage possession
process itself was: „…a long process characterised by uncertainty‟;145 and the outcome was

influenced by several factors outside the occupier‟s control.146    One study emphasised that:
„…households were rarely able to plan, or exert any control over the nature and location of their post possession housing, and…they found it difficult to exert any control over the processes involved in the transition from owner occupation to renting.‟147     Evidence from


141 Nettleton, above, n139.

142 Ford, Burrows & Nettleton, above n57, p9.

143 Nettleton, above n139, p54; Kempson, above n139, p37.

144 Nettleton, ibid, p55.

145 Ibid, p53; see also Ford, Burrows & Nettleton, above n57, ch 6.

146  Nettleton cites as example, the policies and practices of lenders, the attitudes of judges and the resources available to the households themselves; Nettleton, above, n139, p53.
147 Ibid, p55.
Christie‟s study also indicated that: „Worry and stress were intensified by going to court for a repossession hearing, to the extent that the health and well-being of individual household members  was  affected.‟148      These  difficulties  may  be  heightened  when  the  household includes children, since: „[h]ouseholds with children were more likely to want to stay put, regardless of how they now viewed the house and all the associated financial problems.‟149
The particular issues that arise in creditor/occupier disputes, when the occupiers are

custodial parents, or in relation to child occupiers, are considered in more detail in Chapters Seven and Nine.  Analysis of the legal response to home interests in these chapters reveals that although the discourses of family life and the interests of children are discernible in legislative and judicial policies, the extent to which their home interests have influenced the outcome of creditor actions for possession and sale has been limited.  In fact, when presented with arguments that highlighted the consequences of ordering possession and sale of a family home, the court‟s typical response has been that:
Such circumstances, while engendering a natural sympathy in all who hear of them, cannot be described as exceptional. They are the melancholy consequences of debt and improvidence with which every civilised society has been familiar.150
It is indeed the case that the circumstances of debt, default and repossession have become

increasingly familiar in recent decades.   In Home Ownership in a Risk Society,151  Ford, Burrows and Nettleton discussed the systemic factors that have given rise to „unsustainable
home ownership‟, including demographic factors, broader economic shifts, for example in the


148 H Christie, „Mortgage Arrears and Gender Inequalities‟ (2000)15 Housing Studies 877 at p896.

149  Ibid, p899.  In addition, the process of mortgage repossession begins with the accrual of arrears, and this itself is often associated with other stressful life events such as relationship breakdown, illness, unemployment, or even the death of a partner.
150 Re Citro (A Bankrupt) [1991]Ch 142 at 157, per Nourse LJ.

151 Above, n57.
nature of the labour market, the government‟s very successful promotion of home ownership across all income groups, and the re-structuring of government safety-net provisions for borrowers.   Ford et al identified a link between unsustainable home ownership and government policy in housing and in welfare provision for owner occupiers, which supports the proposition that, while the experiences of occupiers who lose their homes through creditor possession actions may not be  exceptional, the combination of government policies that has created this situation, combined with the „public health‟ implications associated with forced
sale,152  render the loss of home through mortgage possession a political issue, rather than a

merely personal  experience.   The political ideology of home ownership  presents  owner occupation, particularly amongst low income households, as an opportunity to accumulate wealth, status, and ontological security.   However, studies have indicated that while well- being – particularly for low-income households – is enhanced by stable, long-term housing, regardless of ownership status, the financial and psychological stresses of unsustainable home
ownership can undermine the potential benefits.153   These issues are examined in the context

of the political ideology of home ownership, in Chapter Five.




152  Nettleton‟s research has shown that: „stressful life events, and this includes the anticipation of events, are associated with both physical and mental health.  Psychosocial factors have a negative impact on health when associated with a sudden and dramatic change or life event and where a high stress environment is endured over the long term.  Such changes are made worse when there is a lack of control over events and circumstances. All these features – long term insecurity, lack of control, changed social status and financial stress – are intimately bound up with the social processes of mortgage possession.   It therefore seems reasonable to suggest that mortgage possession and mortgage debt constitute a growing public health problem.‟; Nettleton, above, n139, p56.
153  D Balfour & J Smith, „Transforming  lease-purchase housing programs for low-income families: Towards

Empowerment and Engagement‟ (1996)18 Journal of Urban Affairs 173.  The role of the political and cultural ideologies of home ownership in a legal concept of home will be considered in greater detail in ch 5.
One of the recurring themes of this book is the way in which the development of a legal concept of home in law has been inhibited by law‟s tendency to focus upon the tangible entity of the house, as a physical structure and a capital asset, rather than the intangible factors that make a house into a home.   Yet, research examining the experience of loss of home for occupiers has emphasised the salience of the intangible elements of the home interest.    The  range  of  meanings  associated  with  home  are  analysed  in  Chapter  Four. Following the approach adopted in empirical and theoretical analysis in other disciplines,
home is analysed as house + „x‟.154     The „bricks and mortar‟ of the house as a physical

structure are recognisable to law, as is the idea of the property as a capital asset.  However, the „x‟-factor also represents the social, psychological, emotional and cultural importance of the property for the occupiers of the home.  In Chapter Four, these meanings are explored under the (relatively loose) headings of home as financial investment; home as physical structure;  home as  territory;  home as  identity;  home as  social  and  cultural  unit.    It  is interesting to note that research examining psychological responses to „home‟  has never shown the common assumption to be true: that the physical structure of home is its most
important aspect.155    The multi-disciplinary findings discussed in Chapter Four support the

proposition that it is the intangible meanings of home – which are currently dismissed as incomprehensible in legal analysis – that are most significant for the people who live in these properties.
This analysis is consistent with empirical analysis into the experience of mortgage possession actions for occupiers.  In fact, when investigating the relationship between loss of home through repossession actions and the impact on the occupier‟s psycho-social well-
being, Ford, Burrows and Nettleton argued that it is the disruption caused to the „x‟-factor

154 A Rapoport, „A Critical Look at the Concept “Home”‟, in D Benjamin (ed), above, n75.

155 DG Hayward, „Home as an Environmental and Psychological Concept‟ (1975)20 Landscape 2.
values – the social, psychological, emotional and cultural attachments that the occupier has with the property – that are most damaging.  Although the „tangible‟ dimensions of losing one‟s home - including the loss of financial investment as well as the practicalities of losing one‟s shelter - are, of course, significant when it comes to considering the effects of loss of home,156 the findings of this study supported the argument that:
losing a home in this way means more than that to most people.  The [re]possession of

a property constitutes a significant loss of a home that is invested with meaning and memories.   Not only that but…the bureaucratic procedures associated with the administrative processes of possession mean that people have to endure long periods of insecurity and uncertainty.  A whole set of events is set in train that is out of their control…according to the psychosocial literature on the social determinants of health it is these experiences (uncertainty and lack of control) that are coming to be regarded
as among the most crucial determinants of poor health in contemporary societies.157

From the occupier‟s perspective: „losing a home through mortgage possession involves more

than just losing a property.‟ 158

Law and the emotions

Another factor that has inhibited the development of the legal concept of home has been the suspicion that the occupier‟s „home‟ interest is „mere emotion‟, and so irrelevant to legal decision  making.    Indeed,  to  many  legal  scholars  the  idea  that  law  has  an  emotional
dimension: that is, that legal doctrine and decision making is, or should be, influenced by

156   „Of  course  the  material  aspects  of  losing  a  mortgaged  home  are  very  important…buying a  property constitutes a capital investment and an important financial asset; something to ensure financial security in old age and something to „pass on‟ to the children.‟; Ford, Burrows & Nettleton, above n57, p163.
157 Ibid.

158 Ibid, p163.
emotional considerations; may seem surprising, to say the least, antithetical or even heretical. As students of the law we are taught that law is objective, rational, impartial, that legal training teaches one to „put emotions to one side‟ and to adopt purely rational analyses.159
From this perspective, the idea that emotional responses and analyses might have a role to

play in law conjures up the spectre of a subjective, irrational and partial system, which is anathema to our idea of „what law is‟.  Yet, although much legal analysis is posited on the presumption that law is and should be rooted in logic and rational choice, based on fact rather than feeling, there are strong arguments to support the relevance of emotions analysis to legal processes.160
One of the principal arguments in support of emotional analysis of law can be stated

quite simply by focusing attention on law as a system by which human actors seek to regulate human behaviour.  As Feldman has argued: „[g]iven that law is made by and for people, the relatively little attention lawyers, judges, and legal scholars have paid to human psychology is surprising.‟161   To a certain extent, analyses linking the proclivities of human nature with the law have been at the core of the law and psychology movement.  The growth of interest in law and psychology as a branch of legal theory is testament to an acknowledgement, within the scholarly community, of the inter-relationships between law and human behaviour.  The empirical and scientific findings of psychological scholarship in relation to the meanings of home  to  occupiers  have  much  to  offer  by  way  of  a  conceptual  springboard  for  the
development of a legal concept of home.

159  See generally, D Sugarman, „Legal  Theory, the Common Law Mind, and the Making of the Textbook

Tradition‟ in Twining, W (ed) Legal Theory and the Common Law (Oxford, Blackwell, 1986).

160  For a general discussion of the relevance of emotional analysis to legal discourse, see K Laster & P O‟Malley, „Sensitive New-Age Laws: The Re-assertion of Emotionality in Law‟ (1996)24 International Journal of the Sociology of Law 21.
161 H Feldman, „Foreword: Law, Psychology, and the Emotions‟ (2000)74 Chicago-Kent Law Review 1423.
However, as the discussion in this chapter has illustrated, the incongruities between home analysis, on the one hand, and legal discourse – particularly „property-speak‟ – on the other, have frustrated attempts to recognise the meaning of home in law.   As Ward LJ declared  in  Le Foe v Le Foe,162   the disputed property had:  „…been her  home and  her
mother‟s home.  There is a huge emotional investment in it‟;163 yet „…the protection of her

emotional security is, of course,  an interest  I cannot protect.‟164     In the first place, the introduction of „home‟ analysis - particularly with regard to emotional, psychological, social and other attachments - into the legal domain appears to run counter to the presumed rationality of the legal system: procedurally fair, treating like cases alike, and thus disinclined to attach weight to subjective or emotional factors.165   Consequently, the idea of home in law has not carried much weight, particularly when balanced against easily measurable, legally definable, proprietary and contractual interests in the property.   Furthermore, land law is often regarded as the sine qua non of this legal model of rationality, with leading commentators characterising it as a „rational science‟ in which: „…the perfection of pure reason appears most nearly attainable.  English land law – more obviously than any other area
of the law…displays many of the features of a closed system of logic…‟166   The idea of home

162 [2001]EWCA Civ 1870.

163 Ibid, [10].

164 Ibid, [13].

165  Laster & O‟Malley argued that “Enlightenment assumptions about rationality, objective truth and formal legal equality obviously have shaped modern law.  Since the eighteenth century, the processes of law have been used to…remove emotions and the non-rational from legal considerations and the administration of justice. Emotions can be seen as antithetical to order, justice and coherence: the object of law was to define and refine the measures which would provide an objective basis of assessing causation, the nature of wrongdoing and the method  of  assessment of  harm.    In  both  civil  and  criminal  law,  the  focus  increasingly came  to  be  on (measureable or calculable) physical harm and pecuniary loss.”; above n160, p24.
166 Gray & Gray, above n86, pp204-5.
- as an experiential, intangible, if nonetheless real phenomenon – does not sit easily within this framework of objectively measurable, clearly definable interests.
Yet, empirical research on the experience of losing one‟s home through mortgage possession actions has established the significance of the occupier‟s emotional reaction to repossession, and the tangible negative impact that this emotional trauma can have on the occupier‟s physical and mental health.  Research on the sociology of emotions has indicated that: „…social events and circumstances can have bodily correlates…‟167    Ford et al have characterised the emotional impact of experiencing mortgage possession actions as a „loss of emotional capital‟ for the occupier.168    The loss experienced by the occupier is not just the loss of a property, but also: „…constitutes a significant loss of a home that is invested with meaning and memories.‟169   These aspects of home are considered further in Chapter Four. In analysing the potential health implications of losing a home, Ford et al argued that in addition to the negative health consequences associated with the stressfulness of arrears and repossession: „…it is also an intensely emotional life event that has somatic consequences.‟170
The emotional impact of losing one‟s home through mortgage possession actions has been

recognised as a significant element of the experience for the occupier, alongside the social, psychological and cultural implications of repossession.  Furthermore, the emotional element has  been  linked  to  the  detrimental  health  consequences  of losing one‟s home.    This  is particularly significant in relation to the broader economic costs of high creditor protections.
The financial costs of possession actions are experienced not only by the occupier, but by the


167 Ford, Burrows & Nettleton, above n57, p163; see P Freund, „The expressive body: a common ground for the sociology of emotions and health and illness‟  (1990)12 Sociology of Health and Illness 452; S Williams,
„“Capitalising” on emotions? Rethinking the inequalities in health debate‟ (1998)32 Sociology 121.

168 Ford, Burrows & Nettleton, above n57, pp163-165.

169 Ibid, p163.

170 Ibid.
health services, which face an increased demand for services, by the labour market, in respect of employee absenteeism, and by insurers who must pay out on health insurance or accident claims.  The idea that the impact of the action on the occupier‟s emotional well-being can be simply dismissed as irrelevant highlights the very narrow outlook that currently prevails in legal analysis of the creditor/occupier context.
Another highly significant aspect of this study was the finding that: „…the likelihood of ensuring negative emotional experiences that have detrimental physical effects is greater for those who are in socially disadvantaged position.‟171   Another theme of this book is the promotion of home ownership, particularly amongst low-income borrowers, as a source of social status and ontological security.  Research in the sociology of emotions has indicated that the emotional impact of negative experiences is exacerbated for people in less powerful positions.  Freund claimed that:
In  general, the threats to ontological security are greater for those in  dependent, subordinate positions.  The lack of resources to protect oneself or to legitimate oneself further contributes to status led insecurity.  Less powerful people face a structurally built-in handicap in managing social and emotional information and this handicap may contribute to existential fear and anxiety.172
It is interesting to note that when correlating sociological analysis of the experiences of „less

powerful‟ people against their social analysis of mortgage possession actions, Ford et al shift the focus away from „those disadvantaged by social divisions such as gender, ethnicity, class and age‟.173  Since the rise of „unsustainable‟ home ownership has been attributed to a range
of  extrinsic  factors,  including  demographic  changes  and  labour  market  changes,  the



171 Ibid, pp163-4.

172 Freund, above, n167, pp466-7; quoted in Ford, Burrows & Nettleton, above n 57, p164.

173 Ford, Burrows & Nettleton, above n 57, p164.
researchers suggest that: „…people are often „disadvantaged‟ in terms of more situationally specific contexts and are disempowered in relation to their experiences with institutions.‟174
Home ownership can no longer be regarded as: „…simply the domain of the contented middle classes.‟175     Rather, broader economic and demographic changes in society have rendered many home owners potentially vulnerable to the effects of losing their homes, even though they may not traditionally be regarded as „disempowered‟.  However, „situational‟ events – unemployment, relationship breakdown, death of a partner – can affect all home owners, and for those who fall into default, the consequences are debilitating since:
…mortgage possession deprives people of an important source of social status; they perceive themselves and are perceived by others to have slipped down the housing ladder.   They have suffered a biological disruption that demands a reassessment of their sense of self.  Furthermore, they are relatively disempowered when they come to deal with lenders and local authorities.176
These findings, in conjunction with data concerning the impact of loss of home on mental and
physical  health  and  well-being  have  been  advanced  in  support  of  the  argument  that, combining  the  potential  health  consequences  of  losing  one‟s home  through  mortgage possession with the systemic factors that have given rise to concerns about the sustainability of home ownership in Britain, have turned the „private matter‟ of default on a debt and the execution of the creditor‟s security into a „public health issue‟.177


174 Ibid.

175 Ibid, p165.

176 Ibid, p164.

177 S Nettleton, above, n139 at p49; see also S Nettleton & R Burrows, „Individualisation processes and social policy: insecurity, reflexivity and risk in the restructuring of contemporary health and housing policies; in J Carter (ed), Postmodernity and the fragmentation of welfare (London, Routledge, 1988); S Nettleton & R Burrows, „Mortgage debt, insecure home ownership and health: an exploratory analysis‟, in M Bartley, D Blane


EVALUATION: THE CASE FOR RE-CONSIDERING THE PRO-CREDITOR PRESUMPTION

The costs of repossession, which impact not only on dispossessed occupiers, but on the various agencies tasked to deal with the repercussions of loss of home - ranging from the practical need for shelter to social, psychological and health issues - are complex.  Yet, the legal regulation of possession actions in many jurisdictions, including England and Wales, has typically allowed little room for consideration of the broader issues at stake.   Rather, legal discourse in this context has been dominated by a pro-creditor presumption that has left little scope for consideration of alternative arguments or of the wider issues linked to creditor possession actions.  There are, obviously, legitimate arguments to support the weight attached to  the  commercial  interests  of  creditors  in  enforcing  their  proprietary  security interests. However, in striking a balance between the interests of creditors and the interests of those who  occupy the  secured  property  as  a  home,  legal  analysis  has  subjugated  the  „home‟ interests of the occupier to such an extent that they appeared to have become effectively irrelevant.  Despite occasional references to the status of the property „as a home‟, at the end of the day the creditor always wins.
This approach has had significant impact on the treatment of „home‟ interests by legal academics.   The dismissal of the home interest in legal practice does little to encourage academic analysis of the idea of home in law.   Yet without academic analysis to support
home-type arguments, the chimera of home interests continues to lurk in the shadows of & G Davey-Smith (eds) The sociology of health inequality (Oxford, Blackwells, 1998); S Nettleton & R Burrows, „When a capital investment becomes an emotional loss: the health consequences of the experience of mortgage possession in England‟ (2000)15 Housing Studies 463-79.
policy  discourse.    Without  a  conceptual  framework  within  which  to  comprehend  the meanings and values of home interests for law, their claims are no match for the economic clout of the creditor.   Creditors continue to prevail, and legal understandings of the home interest  remain  underdeveloped.    This  chapter  has  sought  to  establish  an  argument  for breaking that cycle, setting aside the pro-creditor presumption, and investigating the various interests at stake in creditor/occupier disputes.  For one thing, it has been suggested that the justifications for prioritising creditors‟ claims are based on narrowly defined interpretations of contractual obligations, and a model of efficiency that recognises only a limited range of economic costs, that is, the financial costs to the creditor.
This  chapter  has  sought  to  demonstrate  the  complexity  of  the  policy  issues surrounding creditor/occupier contests.   Not only are there salient issues underlying law‟s proclivity towards financial value, over and above other values, but even within a model of economic efficiency that measured costs only in terms of financial overheads, creditor possession actions bring a range of potential costs, affecting the creditor, the occupier, and many other agencies and interested parties, into play.  Of course, this is not to say that, on evaluating these factors,  the weight  legitimately attached  to  the commercial  interests  of creditors might not still be so great as to outweigh the home-type considerations on the side of the occupier.  However, at present, the task of balancing the interests of creditors in the capital represented by the property against the claims of occupier to use of the property as a home is very much skewed against the occupier, as a result of the underdevelopment of the occupier‟s home interest in law.   This book seeks to demonstrate the relevance of home interests to legal analysis.  While the outcome of such analysis may not, ultimately, justify exempting the home from repossession, or even swinging the balance away from the creditors‟ financial claim in all (or many?) cases, the process of legal decision making would be more legitimately grounded on a full and clear exposition of the interests at stake.
As the discussion in this chapter has demonstrated, one obstacle in the path of this analysis is the perception that any argument seeking to displace the weighty status currently conferred on creditors‟ interests may appear to be „swimming against the tide‟ in terms of the prevailing values of contemporary legal discourse.  However, it is worth bearing in mind that there  is  nothing  inherently  unworkable  about  a  concept  of  home  in  law.    It  has  been recognised that, although the idea of home has not prevailed in mortgage possession contexts in recent decades, the idea that a person‟s home amounts to a special type of property has not been wholly absent from legal discourse.  In fact, only a few decades ago, leading land law commentators anticipated the development of this idea of home in the area of possession actions when they suggested that:
Changing times produce new needs, and one of the foremost claims of the present age is the demand for residential security.   Recent  developments have witnessed the recognition of what is virtually a modern concept of seisin – the idea that the possession of the actual occupier of land must be protected.178
This pro-occupier stance was based on the idea that: „[t]he things which are today of real

value to the man on the street are assets like his job, his pension, and the right to undisturbed

possession of his home.‟179

It is interesting to note, with reference to the discussion of unsustainable home ownership above, that arguments asserting the importance of residential security in the early
1980s were linked to concerns about ontological insecurity, resulting from „housing shortage, economic recession and an unprecedented rate of family breakdown‟, factors which made it
„increasingly important to have a secure domestic base.‟180  Gray and Symes even went so far

178 Gray & Symes, above, n94, preface, vi.

179 Ibid, p11.

180 Ibid, p13.
as to suggest that: „…the enjoyment of residential protection in circumstances of adequate housing is an essential condition for a life of dignity and purpose…[thus]…for reasons which are basically social in origin, residential protection has been conferred upon defined classes of deserving citizen‟.181   It is particularly pertinent to note that these social factors were – at this time – viewed as capable of giving rise to proprietary rights, and thus potentially outweighing the commercial interests of creditors.  The authors claimed that: „[e]ntitlement to
„use value‟ of property has become more important than entitlement to „exchange value‟ on the freehold market.‟182   Yet, following a dramatic shift in housing laws and policies under the Thatcher government and after, which prioritised the protection of capital interests to encourage lending to home owners and investment in the private rental sector,183 the idea of protecting the occupied home faded from the legal academic‟s agenda.
Nevertheless, there is reason to believe that the tide may be beginning to turn.  For example, even in the decision in Re Citro,184  which established that in cases involving a bankrupt  debtor,  the  court  must  order  sale  unless  the  circumstances  of  the  case  are exceptional, and that „exceptional‟ circumstances must go beyond: „…the melancholy consequences  of  debt  and  improvidence with  which  every civilised  society has  become
familiar.‟;185  there  was  evidence that,  given the  appropriate  tools,  the  court  might  have

181 Ibid.

182 Ibid.  „There is a very real sense in which the right to live in a house or flat free from the threat of arbitrary eviction, free from the unrestricted impact of normal market forces, has itself become a new form of proprietary right.   It matters not that the residential occupier has no legal title to the property which he occupies.   His position is secure so long as the courts are prepared to recognise that he enjoys a „status of irremovability‟. Protected de facto possession of residential property has become an informal version of title‟; ibid.
183 These policies are discussed in detail in ch 5.

184 Above n76.

185 Ibid, at 157, per Nourse LJ.
preferred to adopt a less harsh approach towards the occupiers.  Referring to the High Court judgment under appeal, Bingham LJ stated that in allowing the occupier‟s home interest to prevail, Hoffman J had regarded the existing authorities: „…as entitling or obliging him simply to balance the interests of the creditors against those of the wife, the creditors‟ prima facie  entitlement  to  their  money  being  simply  one  element  in  the  scales  –  and  not  a
particularly weighty one at that.‟186   Although Bingham LJ stated that he: „…did not…think

[this approach] reflects the principle which…clearly emerges from the cases‟;187 he did admit that he:
…would willingly adopt this [more flexible] approach if I felt free to do so.  It is in my view conducive to justice in the broadest sense and it reflects the preference which the law increasingly gives to personal over property interests.188
While his Lordship was inclined to adopt a more flexible approach, which would allow the

occupier‟s home interest to be genuinely considered in the balance, he did not consider that the precedents permitted such an approach to be taken.  Nonetheless, the implication was that there was some element of judicial willingness to redress the balance in favour of the home occupier, should such a course of action be justifiable according to authority.
Another indication that the home interests of occupiers may be creeping back onto the agenda in legal analysis of creditor/occupier disputes can be found in the decision in Edwards v Lloyd’s TSB Bank.189    The decision in Edwards, which is discussed in greater detail in
Chapter Nine, suggested some shift in judicial attitudes, specifically regarding the interests of

186 Ibid, at 161, per Bingham LJ.

187 Which his Lordship identified as being: „…that the order [for sale] sought by the trustee must be made unless there are, at least, compelling reasons, not found in the ordinary run of cases, for refusing it.‟; ibid.
188 Ibid.

189 [2004]EWHC 1745.
child occupiers190 in the context of orders for sale.  In Edwards, the court refused to grant an order for immediate sale under sections 14 and 15 of the Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996 (TLATA) on the grounds that it: „…would be unacceptably severe in its consequences  upon  Mrs  Edwards and  her children.‟191     The court  held  that  sale of the property should be postponed for a period of at least five years, when the younger child would have reached the age of majority, and when: „…it seems possible that…it will no longer be in practice incumbent on Mrs Edwards to provide a home at her expense for her son and daughter.‟192    This case provided a relatively rare example of a instance in which the outcome of an application for sale was not ordered according to the wishes of the creditor.
To some extent, this shift in judicial policy change is attributable to the legislative context of the decision: the court‟s reasoning was framed by sections 14 and 15 of the Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996: section 14 conferred on the court a jurisdiction to order the sale of property held on a trust of land, and replaced the broad discretion to order sale under section 30 of the Law of Property Act 1925; section 15 set out various criteria to be taken into account by the court when considering whether to make an order for sale under section 14.   One of the factors to be considered by the court when making orders in respect of property held on a trust of land is „the welfare of any minor occupiers‟ (section 15(1)(c)).  Nevertheless, and notwithstanding TLATA and the section 15 criteria, prior to the decision in Edwards, there had been little evidence that the interests of
children carried sufficient weight to persuade the court to refuse an application for sale,

190 See further, ch 9.

191 Edwards, above n189, [33].

192 Ibid, [33(iii)].
particularly when balanced against the interests of creditors in recouping their capital.193   This case suggested that, where there was a legitimate statutory basis for recognising the home interests of occupiers, the lower courts, at least, may be willing to give effect to that.
To this end, another significant case was the decision in Barca v Mears,194  in which

the court considered the implications of the obligations set out in the European Convention on Human Rights (ECHR) and given effect by the Human Rights Act 1998, on an application for possession and sale made by a trustee in bankruptcy.  Although the court decided, on the facts, that there had been no infringement of Mr Barca‟s – or his son‟s – right to respect for private and family life and the home under Article 8 of the ECHR, the court did open this up as an avenue by which the court‟s overwhelming predisposition towards creditors might be challenged.  In Barca v Mears, counsel for the occupier, Mr Barca, argued that an order for possession and sale would have detrimental impact on both himself and his minor son - who spent a substantial portion of the week living in the house and who was alleged to have special educational needs.  Thus, he argued that in granting the order, the Deputy Registrar had failed to take account of their right to family life, home and privacy.   Although Mr Strauss QC, sitting as Deputy Judge of the High Court, accepted that the rights set out in
Article 8(1) are not absolute, but qualified by the matters set out in Article 8(2),195 he stated

that, as a matter of human rights law:

193  See, for example, Bank of Ireland Ltd v Bell [2001]1 All ER (Comm) 920; First National Bank plc v Achampong [2003]EWCA Civ 487; and in the bankruptcy context, Trustee of the Estate of Eric Bowe (A Bankrupt) v Bowe [1998]2 FLR 439.
194 [2004]EWHC 2170.

195  The right, as set out in article 8(1), can be justifiably „interfered with‟ so long as any such interference is:

„…in  accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.‟
[c]learly,  in  many  or  perhaps  most  cases,  the  sale  of  a  bankrupt‟s property  in accordance with bankruptcy law will be justifiable on the basis that it is necessary to protect the rights of others, namely the creditors, and will not be a breach of the Convention.196
However, the court did question the automatic elevation of creditors‟ claims in the context of

bankruptcy.   The judge questioned whether the „narrow approach‟ adopted in bankruptcy cases, whereby it is only in „exceptional circumstances‟ that the court will even consider the possibility of refusing sale, was consistent with the Convention.
The judge emphasised the effect of automatically prioritising the interests of creditors, particularly when there are other occupiers, besides the debtor, who will be affected by an order for possession and sale against the property.  The current approach:
…requires the court to adopt an almost universal rule, which prefers the property rights of the bankrupt‟s creditors to the property and/or personal rights of third parties, members of his family, who owe the creditors nothing.197
The issue that seemed to concern the court was the tendency to refer to the occupiers‟ home

interest in merely cursory terms: since the interests of creditors prevailed as a matter of course, the potential human rights implications in respect of home and family were being effectively ignored.  Mr Strauss reasoned that:
The eviction of the family from their home, an event that naturally ensues from the operation of the presumption of sale in s335A [of the Insolvency Act 1986], could be
considered to be an infringement of the right to respect of the home and family life

196 Barca v Mears, above n194, [39].

197 Ibid.
under  Article  8  if  the  presumption  is  given  absolute  priority  without  sufficient consideration being given to the Convention rights of the affected family.198
The scope of the potential afforded by the Human Rights Act 1998 to re-evaluate not only the outcome of creditor/occupier disputes, but the process by which the relevant interests are weighed in the balance, is discussed further in Chapter Ten.199   It is suggested, however, that the framework of human rights discourse has presented a new perspective on the automatic elevation of creditors‟ claims, without any real attempt to consider the nature and weight to be attributed to the occupier‟s home interests that has characterised legal analysis in the creditor/occupier context in recent decades.

CONCLUSIONS

This chapter has endeavoured to identify the arguments in support of re-evaluating current approaches to the creditor/occupier conflict, in light of a more nuanced understanding of the occupier‟s home interest.  Although it is recognised that the commercial interests of creditors, the availability of credit to fund home ownership and the argument for economic efficiency are undoubtedly significant, this chapter argues that the contest between the creditor and the occupier should not be ceded  to the creditor  without further exploration of the broader implications of loss of home through creditor possession actions.  The approach proposed by Malloy  is  particularly  instructive  in  this  context.    The  fundamental  basis  of  Malloy‟s
approach is recognition of the „incompleteness‟ of economic theory:

198 Ibid.

199  Although the decision in London Borough of Harrow v Qazi [2003]UKHL 43 appeared to demolish the prospect of developing the concept of home through Article 8 and the Human Rights Act 1998, subsequent decisions have cast some doubt on the validity of the strict view taken by the House of Lords; see for example, Price v Leeds City Council [2005]EWCA Civ 289; see further, ch 10.
The underlying question of whether or not an individual should be entitled to an education or to shelter cannot be answered by economic analysis alone.  The difficult questions of what rights or treatment befits human beings in our society are questions that  must  be  answered  by  means  other  than  economics.    Economics  becomes  a valuable tool only after reason resolves the nature of the right to be explored.200
Malloy suggests that the first step should be to comprehend the values at stake; only once

these values have been analysed - in a social, community or moral sense - should economic analysis be employed as a useful tool by which to determine how best to achieve the goals that have been identified.   This is consistent with the argument that, before the respective claims of the creditor and the occupier can be weighed against each other in a meaningful way – under the exercise of the court‟s discretion to order possession or sale, or when reconciling their competing interests within a human rights framework – the starting point must be to develop some sense of the meaning of home in law.  Only once the nature of the interests at stake has been „worked out‟ can the legislature or the courts legitimate regard themselves as conducting a „balancing exercise‟ between the competing claims.
To date, laws and policies governing disputes between creditors and occupiers have not had the benefit of a conceptual framework within which to recognise and take account of the non-economic values associated with use and occupation of property as a home, or the impact of loss of home through repossession on the occupiers of the property.  Although it is often argued that creditors must prevail on economic grounds, this book highlights the need to weigh the occupier‟s stake in retaining the home for use and occupation against those financial interests.   Furthermore, while there is no ambiguity surrounding the value of the property to the creditor, if this value is to be „balanced‟ against the value of the home to the
occupier, some effort must be made, from a conceptual point of view to develop a clearer


200 Malloy, above n73, p173.
concept of the value of home in law.   The significance of home, and the impact of losing

one‟s home for occupiers, demands a more explicit analysis of the other side of the equation

– the occupier‟s home interest.  While there is little ambiguity in relation to the value of the property to the creditor, the chimera of „home‟ that currently lurks in the shadows of policy reasoning is easily ignored or trivialised.  If these interests are to be „balanced‟ one against the other, it is necessary to develop a clearer concept of the value of home in law.  At the very least, a more coherent legal concept of home would encourage a more explicitly reasoned approach  when  legislative  and  judicial  policy  decisions  that  potentially  undermine  the interests of occupiers in their homes are made.
Overarching all of this, and arguably hindering the development of a legal concept of

home, is the argument that the concept of home is not „real‟. Yet, although epigrams such as

„home is where the heart is‟ and „there‟s no place like home‟ portray attachment to home as sentimental, these expressions, and the responses they describe, are informed by important social, psychological, cultural and emotional attachments.   One of the difficulties, from a legal perspective, is the inherent intangibility of these responses towards home.  Even aside from the commercial clout of the creditors, it is not altogether surprising that the rationally underpinned legal system prefers the interests of creditors in the economic value of the house to the non-economic interests of occupiers in their homes.  While an occupier‟s interest in the property as a home may be intangible, that is certainly not an insurmountable hurdle to the recognition of a legally significant interest.  Nevertheless, as Chapter Two has demonstrated, even when legal policies are specifically directed at recognising and protecting the „home‟ interest of the occupier, they have been, broadly speaking, ineffective.
This chapter has attempted to set out an argument for greater consideration of home interests in the mortgage possession context.   However, in order to proceed with the development of a legal concept of home, it is necessary to evaluate the meanings and values
of home to the occupier.   At this point, the benefits to be gained from inter-disciplinary analysis are highlighted.  Although the idea of „home‟ is often dismissed in legal discourse as: „…something ethereal, floating in the air, unconnected to bricks and mortar and land‟;201 research in other disciplines has established the authenticity of home meanings and attachments for occupiers.   While the concept of home has remained relatively under- developed in law, interest in the meanings and values of home has burgeoned in other disciplines  in  recent  years.     This  research  emphasises  that  home  is  indeed  a  „real‟ phenomenon.   Furthermore, empirical and theoretical research in other disciplines could usefully contribute to  the conceptualisation  of  home in law.    The meanings  and  values
identified by studies in other disciplines could provide a useful conceptual springboard from which to launch the search for a concept of home in law.  This cross-disciplinary examination
of home scholarship is the subject of Chapter Four.

201 London Borough of Harrow v Qazi [2003]UKHL 43 at [145].

Metode Pelaksanaan Bangunan

 LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan yakni : I                PEKERJAAN PERSIAPAN II               PEKERJAAN TANAH DA...